Juni, Sri Mulyani Cairkan Dana Tambahan Sertifikasi Tanah

Elisa Valenta Sari, CNN Indonesia | Kamis, 04/05/2017 13:20 WIB
Dalam APBN 2017, pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk sertifikasi tanah Rp1,4 triliun yang hanya cukup untuk menerbitkan 2 juta sertifikat. Sebelumnya dalam APBN 2017, pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk sertifikasi tanah hanya Rp1,4 triliun. (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)
Jakarta, CNN Indonesia -- Isu kekurangan dana untuk penerbitan 5 juta sertifikat tanah yang dirancang oleh pemerintah telah menemui titik terang.

Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil menyebut, usulan tambahan anggaran untuk pengadaan sertifikat tanah telah disetujui oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dan dijanjikan akan cair pada Juni mendatang.

"Menkeu sudah sepakat mungkin Juni akan diberikan anggaran tambahan," ujar Sofyan saat ditemui di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kamis (4/5).


Sebelumnya dalam APBN 2017, pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk sertifikasi tanah hanya Rp1,4 triliun. Namun dana tersebut, hanya mampu digunakan untuk menerbitkan setidaknya 2 juta sertifikat tanah.

Sofyan menyebut, tambahan anggaran sebelumnya telah diusahakan oleh Kementerian Keuangan untuk masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP). Namun ia meminta pencairan dilakukan lebih awal sebelum pembahasan APBNP September mendatang, lantaran adanya kesenjangan waktu antara pemetaan pengaturan pendaftaran sertifikat dengan pembagian sertifikat.

"Kalau misalnya duit baru datang September maka sangat terlambat, berarti kami harus sudah yakinkan ke Menko dan Menkeu bahwa kami butuh dana lebih awal. Tapi Ibu Menkeu sudah punya komitmen," katanya.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo menargetkan menerbitkan hampir 5 juta sertifikat tanah, dalam rangka reformasi agraria. Namun, keinginan kepala negara terhambat anggaran yang terbatas. Kendati demikian, Sofyan meyakinkan tidak seluruhnya program sertifikasi tersebut menggunakan dana APBN.

"Target kami memang 5 juta tapi kan tidak semua harus dari APBN. sudah ada dana CSR, dana APBD dan insentif masyarakat sendiri," pungkasnya.