Biayai Pembangkit EBT, Bank Asal Ceko Tawarkan Bunga 1 Persen

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut, bank asal Republik Ceko, Komerčni Banka siap memberikan pembiayaan bagi proyek pembangkit berbasis Energi Baru dan Terbarukan (EBT) di Indonesia.

Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengatakan, bank tersebut telah mendatangi instansinya pada Selasa (9/5) kemarin. Menurutnya, tawaran bank tersebut sangat menggiurkan karena menawarkan bunga pinjaman sebesar 1 persen.

"Awalnya mereka tidak mau sebutkan bunganya berapa, tapi lama kelamaan mereka sebut bunganya satu persen. Detilnya nanti kayak apa, kami lihat nanti saja," ujar Arcandra ditemui di Kementerian ESDM, Jumat (12/5).

Selain memberikan bunga rendah, menurut Arcandra, bank tersebut juga tidak membebankan jaminan yang rumit. Menurutnya, lembaga pembiayaan seperti ini yang perlu dikejar oleh investor karena pembiayaan lokal terbilang lebih mahal.

Berdasarkan data Bank Indonesia per Maret 2017, bunga kredit modal kerja perbankan nasional saat ini berada dikisaran 9,83 persen hingga 11,74 persen. Bunga tersebut, lanjut Arcandra lebih tinggi dibandingkan bunga yang ditawarkan bank di luar negeri yang berada dikisaran satu digit.

Kendati demikian, menurut dia, sampai sekarang tidak ada pengembang listrik swasta yang berani mengajukan proposal ke perbankan internasional. Ia menduga, persyaratan bank tersebut cukup tinggi untuk dipenuhi pengembang lokal.

"Masalah kita adalah bunga pinjaman yang tinggi bisa sampai 11 persen. Ya mau bagaimana lagi, makanya kami coba carikan lender (pemberi pinjaman). Tapi, sepertinya pengembang lokal tidak qualified," paparnya.

Pilihan Redaksi Investasi China Lebih Menggiurkan Ketimbang Sedot Duit Arab Aturan Baru Jual Beli Listrik Hambat Pembiayaan Proyek Pemerintah Akan Fasilitasi Pembiayaan Pembangkit EBT

Di sisi lain, ia juga berjanji untuk mengakomodasi kritikan dari Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) terhadap pasal 8 Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2017 yang menyebut bahwa risiko kondisi kahar pembangkit akibat kebijakan pemerintah (government force majeure) harus ditanggung oleh pengembang. Hal ini dianggap menghalangi akses pembiayaan bagi proyek pembangkit listrik karena perbankan khawatir risiko kredit terlalu rentan jika risiko kebijakan pemerintah juga ditanggung investor.

Untuk itu, pemerintah akan mendefinisikan kembali kondisi-kondisi yang bisa disebut sebagai government force majeur. "Tentu akan kami clarify juga, apa saja yang bisa dikategorikan government force majeure," pungkas Arcandra.

Menurut Rencana Usaha Penyediaan Usaha Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN 2017 hingga 2026, terdapat tambahan kapasitas pembangkit berbasis EBT sebanyak 21.549 Megawatt (MW) di tahun 2026 mendatang dan berkontribusi terhadap bauran energi (energy mix) sebesar 22,4 persen.

Hingga kuartal I lalu, kapasitas pembangkit EBT terpasang tercatat sebesar 5.953 MW atau 11 persen dari total kapasitas pembangkit nasional 54.015 MW.