Sri Mulyani Beri Jalan KPK Usut Suap Pejabat BPK
CNN Indonesia
Senin, 29 Mei 2017 20:41 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Sri Mulyani mempersilakan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) untuk mengusut tuntas dugaan praktik suap yang dilakukan pejabat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes) kepada auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) guna mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Laporan Keuangan (LK) kementerian tersebut.
"Silahkan aparat hukum atau KPK melaksanakan tugasnya. Kalau yang sekarang, kami sudah serahkan penuh kepada KPK untuk tindak lanjuti proses hukum yang terjadi. Tentu kami tidak tolerir seperti ini," kata Sri Mulyani di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senin (29/5).
Kendati memberi jalan kepada KPK untuk mengusut dugaan praktik suap ini, Sri Mulyani mengaku sangat kecewa dengan tindakan ini. Pasalnya, praktik suap ini mencoreng rasa bangga pemerintah akan prestasi opini WTP terhadap LK Pemerintah Pusat (LKPP) yang disematkan oleh BPK pada pekan lalu.
Padahal, Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presdien Jusuf Kalla (JK) sudah berusaha semaksimal mungkin agar seluruh penyusunan dan pelaporan LKPP berhasil menerima opini WTP karena memang mencerminkan laporan yang kredibel, akuntabel, dan transparan.
Bahkan, sambung Sri Mulyani, pemerintah pusat dan BPK sudah saling berkoordinasi agar LKPP benar-benar memenuhi standar akuntasi. Sayangnya, dari sisi Kementerian/Lembaga (K/L) dan BPK, masih ada yang memanfaatkan jual beli opini ini untuk kepentingannya sendiri.
"Adanya kejadian Kementerian/Lembaga dan BPK menerima suap, mengecewakan betul. Saya kecewa kalau seperti ini," kata mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.
Sebelumnya, KPK berhasil mengungkap dugaan praktik suap yang dilakukan oleh empat oknum, yakni Sugito dan JBP yang merupakan pejabat Kemendes dan ALS serta RS dari lingkungan BPK.
Dugaan praktik suap terkait opini WTP Kemendes tersebut terungkap usai KPK mengadakan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada akhir pekan lalu. KPK mengamankan uang lebih dari Rp1,22 miliar.
Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif mengatakan, uang yang diamankan tersebut sebanyak Rp40 juta, Rp1,14 miliar, dan dalam bentuk dolar Amerika Serikat (AS) sebanyak US$3.000.
"Silahkan aparat hukum atau KPK melaksanakan tugasnya. Kalau yang sekarang, kami sudah serahkan penuh kepada KPK untuk tindak lanjuti proses hukum yang terjadi. Tentu kami tidak tolerir seperti ini," kata Sri Mulyani di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senin (29/5).
Kendati memberi jalan kepada KPK untuk mengusut dugaan praktik suap ini, Sri Mulyani mengaku sangat kecewa dengan tindakan ini. Pasalnya, praktik suap ini mencoreng rasa bangga pemerintah akan prestasi opini WTP terhadap LK Pemerintah Pusat (LKPP) yang disematkan oleh BPK pada pekan lalu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bahkan, sambung Sri Mulyani, pemerintah pusat dan BPK sudah saling berkoordinasi agar LKPP benar-benar memenuhi standar akuntasi. Sayangnya, dari sisi Kementerian/Lembaga (K/L) dan BPK, masih ada yang memanfaatkan jual beli opini ini untuk kepentingannya sendiri.
Dugaan praktik suap terkait opini WTP Kemendes tersebut terungkap usai KPK mengadakan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada akhir pekan lalu. KPK mengamankan uang lebih dari Rp1,22 miliar.
Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif mengatakan, uang yang diamankan tersebut sebanyak Rp40 juta, Rp1,14 miliar, dan dalam bentuk dolar Amerika Serikat (AS) sebanyak US$3.000.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK