Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, pemerintah telah mempertimbangkan konsekuensi dari penambahan utang hingga sebesar Rp33 triliun - Rp67,3 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (R-APBNP) 2017.
Bukan tanpa alasan pemerintah menambah utang, namun sebagai akibat dari melebarnya defisit dengan dua proyeksi sebesar 2,67 persen dan 2,92 persen. Penambahan utang memang tak terhindarkan.
Menurut Darmin, pemerintah tetap ingin agar kebutuhan belanja negara, terutama untuk pengeluaran Kementerian/Lembaga (K/L) tetap terpenuhi. Sehingga, sumbangan dari belanja pemerintah tetap berjalan untuk pertumbuhan ekonomi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kendati demikian, meski terpaksa menambah utang, tak lantas membuat utang pemerintah menumpuk. Pasalnya, pemerintah juga terus membayar kembali utang dan bunga utang. Sehingga, tetap terjadi perputaran, bukan semata penumpukkan.
"Itu untuk menjaga supaya defisit tidak melampaui (batas tiga persen dari PDB). Tapi, itu jangan dianggap hanya naik begitu saja yang berkurang juga ada (dari pembayaran utang)," kata Darmin di kantornya, Jumat (7/7).
Pemerintah juga telah mempertimbangkan dampak penyerapan utang dari pasar. Sebab, dengan utang, arus masuk modal asing (capital inflow) menjadi deras.
"Ya, ada
capital inflow juga besar, tapi kami sudah memperhitungkan kemampuan pasar untuk menyerapnya," imbuh dia.
Dalam R-APBNP 2017, pemerintah memproyeksi pembiayaan utang bisa mencapai Rp427 triliun apabila defisit anggaran mencapai Rp362,9 triliun atawa setara 2,67 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Namun, jumlah pembiayaan utang bisa lebih dari itu. Bahkan, mencapai Rp461,3 triliun kalau defisit anggaran mencapai Rp397,2 triliun atau setara 2,92 persen dari PDB.
Sebelumnya, dalam APBN 2017, pemerintah memperkirakan pembiayaan utang hanya sekitar Rp 384,7 triliun. Dengan catatan, defisit anggaran hanya sekitar 2,41 persen.
(bir)