Pemerintah Dongkrak Kerja Sama Dagang dengan Norwegia

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah dan Norwegia sepakat untuk meningkatkan kerja sama perdagangan seiring dengan naiknya tren dagang dan nilai investasi kedua negara. Kesepakatan keduanya menjadi poin penting pertemuan bilateral Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Norwegia Erna Solberg.

Pertemuan bilateral dilakukan di sela-sela perhelatan KTT G20 di Hamburg Messe Und Congress, Sabtu (8/7) waktu setempat. Adapun, nilai perdagangan tahun lalu tumbuh 40,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Sementara, investasi meroket hingga 772 persen, termasuk peningkatan investasi portofolio dari Pension Global Fund Norwegia. "Perkembangan positif ini perlu terus dipertahankan, bahkan ditingkatkan," ujar Jokowi kepada PM Erna, mengutip siaran pers, Minggu (9/7).

Lihat juga: Pemerintah Negosiasi Perjanjian Investasi dengan UEA

Jokowi mengatakan, saat ini, Indonesia telah berada di peringkat investment grade (layak investasi) dari tiga lembaga pemeringkat internasional.

"Saya harapkan, dukungan Yang Mulia agar negosiasi Indonesia-EFTA CEPA (European Free Trade Association Comprehensive Economic Partnership Agreement) dapat diselesaikan tahun ini," katanya.

Selain bidang ekonomi, Jokowi juga meminta perhatian pemerintah Norwegia terkait Resolusi Parlemen Norwegia pada 2 Juni 2017 mengenai kelapa sawit.

Menurut Jokowi, resolusi ini tidak sejalan dengan semangat kerja sama REDD+ antara Indonesia dan Norwegia dan menafikan upaya-upaya Indonesia terkait penanggulangan perubahan iklim, perlindungan lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan.

"Saya percaya bahwa Pemerintah Norwegia akan mendukung hubungan perdagangan yang terbuka dan fair," terang dia.

Lihat juga: Indonesia-Turki Teken Kerja Sama Investasi Rp6,7 Triliun

Sektor kelautan dan perikanan juga menjadi salah satu pembahasan Jokowi dalam pertemuan itu. Ia mengapresiasi, peningkatan intensitas kerja sama kelautan dan perikanan antara kedua negara, serta dukungan Norwegia terhadap upaya pemberantasan Illegal, Unreportedand Unregulated (IUU) Fishing Indonesia.

"Saya ingin mendorong formalisasi kerja sama di bidang ini, mencakup pemberantasan IUU Fishing, tata kelola perikanan, budidaya berkelanjutan dan perlindungan laut," kata mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

Turut mendampingi Jokowi dalam pertemuan tersebut, antara lain Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Kepala BKPM Thomas Lembong.