Pemerintah Butuh Rp7 Miliar untuk Kajian Pindah Ibu Kota
CNN Indonesia
Rabu, 12 Jul 2017 11:17 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) sekaligus Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang PS Brodjonegoro mengatakan, kajian pembentukan pusat administrasi atau ibu kota baru setidaknya membutuhkan anggaran sekitar Rp7 miliar.
Bambang menyebutkan, anggaran tersebut akan digunakan untuk melakukan tinjauan terhadap beberapa titik lokasi di luar Pulau Jawa yang dipertimbangkan akan menjadi ibu kota baru. Adapun anggaran tersebut telah dimasukkan ke dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (R-APBNP) 2017.
Kendati begitu, menurut Bambang, secara keseluruhan, anggaran kajian ibu kota baru bisa lebih dari Rp7 miliar di APBN. Pasalnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) juga memiliki alokasi anggaran tersendiri untuk kajian tersebut.
Di mana, alokasi anggaran di Kementerian PUPR akan digunakan untuk meninjau opsi lokasi ibu kota baru dari sisi ketersediaan cadangan air hingga proyeksi pengendalian lokasi terhadap berbagai bencana yang mungkin terjadi.
"PUPR dan ATR juga sudah punya anggaran, sehingga tambahan anggaran ini (Rp7 miliar di Bappenas) untuk memastikan kajiannya komprehensif sehingga bisa mendukung perencanaan yang matang," ucap Bambang di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Selasa (11/7).
Namun, Bambang belum merinci anggaran kumulatif dari tiap Kementerian/Lembaga (K/L) di APBN yang diperuntukkan bagi kajian pembentukan ibu kota baru tersebut.
Hanya saja, ia memastikan bahwa anggaran kajian hingga akhirnya nanti pemerintah memiliki proyeksi kebutuhan pendanaan pemindahan ibu kota secara menyeluruh, tak akan membebankan APBN.
Pasalnya, di saat yang bersamaan, pemerintah tengah mempertimbangkan opsi pembiayaan dari swasta, melalui Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (Public Private Partnership/PPP), sehingga beban APBN diyakini akan lebih ringan.
"Perhitungan akan dilakukan dalam studi tersebut, termasuk skema yang tidak memberatkan APBN. Kami akan mengedepankan PPP," kata Bambang.
Selain itu, keyakinan bahwa rencana pemindahan ibu kota tak akan membebani APBN juga berasal dari keinginan pemerintah untuk membangun ibu kota di atas lahan yang telah dimiliki pemerintah, sehingga tak perlu ada tambahan dana untuk melakukan pembebasan lahan dan ganti rugi.
"Alokasi tanah kami pikirkan. Soal penyusunan awal anggaran, semangatnya lebih ke efisiensi dan tidak mengganggu operasional kementerian itu," imbuh Bambang.
Anggaran Disetujui
Selain menambah anggaran sebesar Rp7 miliar untuk kajian pemindahan ibu kota baru, Bappenas juga meminta tambahan anggaran untuk implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional sebanyak Rp7 miliar.
Dalam sinkronisasi tersebut, Bappenas akan menyempurnakan sistem aplikasi perencanaan dan informasi kinerja anggaran (Krisna).
Kemudian, Bappenas juga meminta tambahan anggaran untuk peningkatan layanan dukungan operasional sebesar Rp5 miliar dan peningkatan hubungan kerja sama internasional sebesar Rp7 miliar. Sehingga secara total, tambahan anggaran yang diajukan Bappenas dalam R-APBNP 2017 mencapai Rp26 miliar.
Namun, di samping menambah anggaran sebesar Rp26 miliar, Bappenas turut menghemat anggaran sekitar Rp49,15 miliar, yang berasal dari alokasi belanja barang.
Penghematan tersebut sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2017 tentang Efisiensi Belanja Barang Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017.
Sehingga secara keseluruhan, anggaran Bappenas di R-APBNP 2017 mencapai Rp561,47 miliar dari sebelumnya di pagu awal APBN 2017 sebesar Rp584,62 miliar. Adapun anggaran di R-APBNP 2017 tersebut baru saja disetujui oleh Komisi XI DPR usai Rapat Kerja bersama pemerintah mengenai Rencana Kerja Anggaran (RKA) K/L.
Bambang menyebutkan, anggaran tersebut akan digunakan untuk melakukan tinjauan terhadap beberapa titik lokasi di luar Pulau Jawa yang dipertimbangkan akan menjadi ibu kota baru. Adapun anggaran tersebut telah dimasukkan ke dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (R-APBNP) 2017.
Kendati begitu, menurut Bambang, secara keseluruhan, anggaran kajian ibu kota baru bisa lebih dari Rp7 miliar di APBN. Pasalnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) juga memiliki alokasi anggaran tersendiri untuk kajian tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"PUPR dan ATR juga sudah punya anggaran, sehingga tambahan anggaran ini (Rp7 miliar di Bappenas) untuk memastikan kajiannya komprehensif sehingga bisa mendukung perencanaan yang matang," ucap Bambang di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Selasa (11/7).
Hanya saja, ia memastikan bahwa anggaran kajian hingga akhirnya nanti pemerintah memiliki proyeksi kebutuhan pendanaan pemindahan ibu kota secara menyeluruh, tak akan membebankan APBN.
Pasalnya, di saat yang bersamaan, pemerintah tengah mempertimbangkan opsi pembiayaan dari swasta, melalui Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (Public Private Partnership/PPP), sehingga beban APBN diyakini akan lebih ringan.
"Perhitungan akan dilakukan dalam studi tersebut, termasuk skema yang tidak memberatkan APBN. Kami akan mengedepankan PPP," kata Bambang.
Selain itu, keyakinan bahwa rencana pemindahan ibu kota tak akan membebani APBN juga berasal dari keinginan pemerintah untuk membangun ibu kota di atas lahan yang telah dimiliki pemerintah, sehingga tak perlu ada tambahan dana untuk melakukan pembebasan lahan dan ganti rugi.
"Alokasi tanah kami pikirkan. Soal penyusunan awal anggaran, semangatnya lebih ke efisiensi dan tidak mengganggu operasional kementerian itu," imbuh Bambang.
Anggaran Disetujui
Selain menambah anggaran sebesar Rp7 miliar untuk kajian pemindahan ibu kota baru, Bappenas juga meminta tambahan anggaran untuk implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional sebanyak Rp7 miliar.
Dalam sinkronisasi tersebut, Bappenas akan menyempurnakan sistem aplikasi perencanaan dan informasi kinerja anggaran (Krisna).
Kemudian, Bappenas juga meminta tambahan anggaran untuk peningkatan layanan dukungan operasional sebesar Rp5 miliar dan peningkatan hubungan kerja sama internasional sebesar Rp7 miliar. Sehingga secara total, tambahan anggaran yang diajukan Bappenas dalam R-APBNP 2017 mencapai Rp26 miliar.
Penghematan tersebut sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2017 tentang Efisiensi Belanja Barang Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017.
Sehingga secara keseluruhan, anggaran Bappenas di R-APBNP 2017 mencapai Rp561,47 miliar dari sebelumnya di pagu awal APBN 2017 sebesar Rp584,62 miliar. Adapun anggaran di R-APBNP 2017 tersebut baru saja disetujui oleh Komisi XI DPR usai Rapat Kerja bersama pemerintah mengenai Rencana Kerja Anggaran (RKA) K/L.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK