Wapres JK: Kesenjangan Ekonomi di Perbatasan Picu Perpecahan

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai, kawasan perbatasan rentan mengalami perpecahan yang dapat dipicu oleh kesenjangan ekonomi. Untuk itu, pembangunan ekonomi dan pembangunan manusia mutlak dibutuhkan guna menjamin kesejahteraan di wilayah perbatasan Indonesia.

"Fungsinya (wilayah perbatasan) bukan hanya perbatasan tapi juga mencapai kemajuan bangsa kita. Jadi, bukan hanya fisik yang diperbaiki tapi juga kelola manusia," ujar Kalla dalam Rapat Koordinasi Pengelolaan Pengendalian Perbatasan Negara di Hotel Aryaduta, Rabu (12/7).

Menurut Kalla, masyarakat di kawasan perbatasan rentan terpecah karena isu budaya, sosial, politik, dan keamanan. Adapun isu-isu tersebut sering kali dipicu oleh kesenjangan ekonomi yang masih akrab dengan kawasan perbatasan.

Kesenjangan ekonomi pun sering kali membuat masyarakat di wilayah perbatasan lebih menggantungkan hidupnya dari negara tetangga dibandingkan Tanah Air sendiri. Pasalnya kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan cenderung belum dijangkau oleh pemerintah.

"Misalnya ada masalah di Poso, ternyata senjatanya datang dari Filipina. Lalu, di Aceh ada masalah, senjatanya datang dari Malaysia atau Thailand," ungkap dia.

Pembangunan kawasan perbatasan, menurut dia, tak bisa hanya dilakukan dari sisi infrastruktur. Pembangunan manusia melalui pendidikan juga mutlak dibutuhkan.

"Kalau bicara Malaysia, dia sediakan sekolah di perbatasan. Hal itu karena perencanaan yang baik, bukan hanya fisik tapi sosial ekonomi dibangun, sehingga tidak bergantung (pada negara lain)," imbuh JK.

Lihat juga: Jokowi Berhasrat Ekonomi Papua Tumbuh 6,81 Persen di 2018

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menambahkan, pembangunan manusia akan terus diupayakan pemerintah. Pemerintah sendiri berharap dengan percepatan pembangunan infrastruktur yang memadai dapat turut membangun masyarakat di kawasan perbatasan.

Adapun dari sisi infrastruktur, Tjahjo menyampaikan bahwa hampir seluruh program infrastruktur di wilayah perbatasan yang dicanangkan Kabinet Kerja telah rampung dibangun.

"Infrastruktur ekonomi 99 persen selesai tahun 2018, infrastruktur sosial juga dibangun di 187 kecamatan di perbatasan, seperti puskesmas, pasar tradisional, sekolah, dan lainnya," tutur Tjahjo dalam kesempatan yang sama.

Lihat juga: Pemerintah Tegaskan Tidak Ada Pemekaran Wilayah Hingga 2018

Selain itu, Tjahjo juga menyampaikan, sampai 2016 lalu, ribuan jalan pararel di perbatasan telah dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Rinciannya, yakni 1.425,6 kilometer jalan di Pulau Kalimantan, 490,5 kilometer jalan di Nusa Tenggara Timur (NTT), dan 301,74 kilometer di Papua.

"Pembangunan pararel ini terus dilakukan dan diperluas cakupannya di Kalimantan, Papua, dan NTT, sehingga pada 2019, pembangunan jalan bisa diselesaikan sesuai target yang ditetapkan," ujar Tjahjo.