Sri Mulyani Rampingkan Defisit Anggaran Hingga Rp175,1 T
CNN Indonesia
Kamis, 13 Jul 2017 22:01 WIB
Jakarta, CNN Indonesia --
Khusus untuk penerimaan perpajakan, Sri Mulyani menyebutkan bahwa pertumbuhan perpajakan sebesar 9,6 persen, sedangkan tahun lalu minus 2,5 persen. Sementara, penerimaan perpajakan enam bulan pertama mendapat topangan dari penerimaan program pengampunan pajak (tax amnesty).
"Dengan belanja ini, kami sudah membangun jalan sepanjang 46,3 kilometer (km), jalan tol 3,69 km, dan jembatan 523 meter. Lalu, Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebanyak 6,6 juta siswa, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk 4,5 juta siswa, dan bidik misi untuk 266,5 ribu mahasiswa," terang Sri Mulyani.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, sampai semester I 2017, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp175,1 triliun atau sekitar 1,29 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Realisasi ini lebih kecil jika dibandingkan dengan defisit anggaran periode yang sama tahun lalu.
"Defisit APBN semester I sebesar 1,29 persen, lebih kecil dibandingkan defisit tahun lalu 1,82 persen," ucap Sri Mulyani saat Rapat Kerja dengan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR), Kamis (13/7).
Defisit tersebut, sambung dia, muncul dari realisasi penerimaan negara sebesar Rp718,3 triliun atau sekitar 41,03 persen dari target APBN sebesar Rp1.750,5 triliun. Adapun realisasi itu berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp571,9 triliun atau 38,15 persen dari target Rp1.498,9 triliun.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Namun, apabila penerimaan tax amnesty dihilangkan, pertumbuhan penerimaan perpajakan masih 5,5 persen atau rebound 8 persen," kata mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu.
Penerimaan perpajakan sendiri berasal dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tumbuh 13,5 persen. Tahun lalu, pertumbuhan PPN justru minus 3,1 persen.
Lalu, sumbangan juga datang dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25/29 Orang Pribadi (OP) yang tumbuh lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Artinya, ada peningkatan kepatuhan membayar pajak dari OP.
Sedangkan, dari bea keluar, penerimaan tercatat mencapai 31,6 persen, jauh lebih baik dibandingkan tahun lalu yang minus 33 persen. Sementara, penerimaan hibah sebesar Rp200 miliar dari target Rp1,4 triliun.
Dari sisi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp146,1 triliun dari target Rp250 triliun. "Ini didukung penerimaan sumber daya migas, sesuai peningkatan harga minyak di semester I yang lebih tinggi dibandingkan asumsinya dari 26,9 persen menjadi 62,3 persen,” tutur dia.
Dari sisi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp146,1 triliun dari target Rp250 triliun. "Ini didukung penerimaan sumber daya migas, sesuai peningkatan harga minyak di semester I yang lebih tinggi dibandingkan asumsinya dari 26,9 persen menjadi 62,3 persen,” tutur dia.
Dari belanja negara, tercatat telah terealisasi sebesar Rp893,3 triliun atau sekitar 42,39 persen dari target Rp2.080,5 triliun. Belanja tersebut digunakan untuk belanja pemerintah pusat mencapai Rp498,6 triliun dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp394 triliun.
Untuk belanja pemerintah terealisasi untuk belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp263,9 triliun dan belanja non K/L sebesar Rp234,6 triliun. Sedangkan, untuk TKDD terbagi atas transfer ke daerah sebesar Rp360 triliun dan dana desa Rp34 triliun.
Bersamaan dengan realisasi penerimaan dan belanja tersebut, pemerintah ikut menggunakan pembiayaan dari utang sebanyak Rp207,8 triliun. Lalu, keseimbangan premier minus Rp68,3 triliun.
"Ini masih defisit memang, tapi dibandingkan tahun lalu, semester I kurang dari setengahnya, yaitu minus Rp143,4 triliun. Artinya, kami sudah coba memperbaiki APBN tanpa gangguan ekonomi. Arahnya sudah benar dan kami akan jaga terus," pungkas Sri Mulyani.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK