Jakarta, CNN Indonesia --
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan memastikan target indikatif penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) melalui lelang untuk kuartal ketiga ini senilai Rp147,5 triliun. Adapun, frekuensi lelang sebanyak 13 kali.Berdasarkan laman resmi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, total target indikatif itu sudah termasuk target penerbitan SPN 3 bulan dan SPN-S 6 bulan masing-masing sebesar Rp5 triliun dan Rp2 triliun pada setiap lelang.Pengumuman target indikatif disesuaikan dengan jadwal lelang rutin pada periode Juli hingga September 2017.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun, selain dari yang sudah dijadwalkan, pemerintah dapat menambahkan seri dengan tenor lain pada tiap lelang, termasuk apabila dianggap perlu untuk menambahkan frekuensi lelang SBN.Meski demikian, penambahan porsi utang tersebut akan bergantung pada kondisi pasar, potensi permintaan dan strategi pembiayaan dalam APBN.
Sebelumnya, pada semester I 2017, pemerintah berhasil menerbitkan SBN melalui lelang maupun non lelang sebesar Rp395,09 triliun atau 57,69 persen dari target indikatif penerbitan SBN pada 2017 sebesar Rp684,835 triliun.SBN yang diterbitkan itu mayoritas berasal dari lelang, yakni mencapai Rp278,35 triliun atau sebanyak 70 persen. Sedangkan sisanya melalui non lelang, yaitu bookbuilding dan private placement.Dari total penerbitan SBN selama semester I, mayoritas SBN yang diterbitkan adalah Surat Utang Negara (SUN) sebesar Rp273,21 triliun atau 69 persen. Sisanya adalah Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dengan total Rp121,88 triliun atau 31 persen.Sementara itu, frekuensi lelang penerbitan SBN yang telah dilaksanakan adalah sebanyak 25 kali atau sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.Minat investor terhadap penerbitan SBN melalui lelang pada periode ini cukup tinggi. Total permintaan yang disampaikan investor pada lelang SBN mencapai Rp658,94 triliun. Permintaan ini jauh lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun lalu, yakni sebesar Rp468,75 triliun.