Jakarta, CNN Indonesia -- Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani memproyeksi, defisit anggaran pemerintah daerah hingga akhir tahun ini hanya akan berada dikisaran 0,1 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). tak jauh berbeda dengan realisasi defisit anggaran di tahun lalu.
"Daerah biasanya, di tahun lalu 0,1 persen. Trennya tidak jauh di tahun ini. Persisnya, masih kami pantau tiap bulan sampai satu bulan penghabisan sebelum Desember 2017," ujar Askolani di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Selasa (18/7).
Kendati terbilang rendah, Askolani telah meminta pemerintah daerah untuk melakukan upaya penanunggulangan melebarnya defisit anggaran tersebut. Pasalnya, pada R-APBNP 2017, pemerintah memproyeksi defisit anggaran akan membengkak dari 2,4 persen dari PDB pada APBN 2017 menjadi dikisaran 2,67 persen hingga 2,92 persen dari PDB.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami minta efisiensi (kepada pemerintah daerah), efektivitas belanjanya ditingkatkan. Kemudian, kami mendorong agar dana yang digunakan tidak
idle (menganggur)," kata Askolani.
Dengan sejumlah hal tersebut, Askolani berharap defisit anggaran daerah bisa dijaga. Di sisi lain, Askolani menilai, penerbitan surat utang atau obligasi oleh pemerintah daerah untuk menutup defisit anggaran saat ini belum diperlukan. Pasalnya, penerbitan obligasi tak cepat dan mudah.
"Di tahun ini (obligasi daerah) belum, karena untuk menerbitakan obligasi itu tidak gampang, harus ada proses yang panjang. Sementara ini belum ada penerbitan obligasi daerah," imbuh Askolani.
Sebagai informasi, dengan proyeksi defisit anggaran sekitar 2,67 persen sampai 2,92 persen dari PDB, setidaknya kekurangan anggaran pemerintah mencapai Rp427 triliun sampai Rp461,3 triliun. Adapun pada APBN 2017, target defisit anggaran hanya sebesar Rp384,7 triliun atau sekitar 2,41 persen dari PDB.
Bersamaan dengan proyeksi pelebaran defisit tersebut, pemerintah akan menutupnya dengan menambah target pembiayaan dari utang pada R-APBNP 2017 sekitar Rp42,3 triliun sampai Rp76,6 triliun dari APBN 2017. Sementara itu, hingga Mei 2017, jumlah utang pemerintah mencapai Rp3.672,33 triliun.
(agi)