Penundaan Gaji PNS ke-13 jadi Biang Kerok Pelemahan Daya Beli

Jakarta, CNN Indonesia -- Bank Indonesia (BI) mencatat pelemahan daya beli masyarakat selama Juni 2017. Inilah yang menjadi salah satu bahan pertimbangan BI dalam memutuskan kebijakan moneter pada bulan ini.

Asisten Gubernur Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Dodi Budi Waluyo mengatakan, pelemahan konsumsi tercermin dari perlambatan penjulan ritel hingga semester I 2017. Angka penjualan ritel selama Juni tercatat turun 6,7 persen ketimbang periode yang sama tahun lalu.

Lihat juga: Bank Indonesia Tahan Bunga Acuan di 4,75 Persen

Ia mengungkapkan, pelemahan nilai konsumsi disebabkan oleh beberapa hal. Salah satunya, yakni gaji ke-13 pegawai negeri sipil (PNS) yang baru cair pada awal Juli.


Tidak hanya itu, tarif listik juga berdampak pada pelemahan penjualan sektor ritel. Pemerintah melakukan penyesuaian tarif listrik bersubsidi tahun ini. Hal ini pun berdampak pada penurunan konsumsi masyarakat dan pihak swasta.

"Daya beli masyarakat terpengaruh tarif listrik dan penundaan gaji PNS aktif dari Juni ke Juli," ujar Dodi, Kamis (20/7).

Hanya saja, saat ini, konsumsi dinilai telah mengalami perbaikan. Hal ini terlihat dari meningkatnya penjualan ritel, seperti sepeda motor hingga makanan.

"Tetapi, kami lihat indikator awal sudah mengalami perlambatan. Tapi, motorcycle (sepeda motor) meningkat cukup signifikan, makanan, pakaian, dan produk equipment mulai membaik," imbuhnya.

Lihat juga: Masyarakat Khawatir Bayar Pajak Lebih Besar

Konsumsi masyarakat diperkirakan terus meningkat, utamanya karena investasi yang telah meningkat pada sektor sumber daya alam hingga investasi. Pada kuartal kedua tahun ini, konsumsi masyarakat diperkirakan berada di atas empat persen.

"Namun, memang angka proyeksi konsumsi kuartal kedua ini di bawah perkiraan kami di awal. Itu yang kami lihat," pungkasnya.

Senada, Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu Marwanto Harjowiryono juga menilai, pencairan gaji ke-13 kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang jatuh pada awal Juli lalu memang kurang jitu menjadi stimulus pendongkrak daya beli masyarakat di semester I 2017, lantaran baru diberikan pada awal bulan ini.

"Ya memang [waktu pencairan] gaji itu mempengaruhi [pelemahan] daya beli kemarin," ujarnya di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jumat (21/7).

Kendati begitu, ia mengatakan, setidaknya pemberian gaji ke-13 ini mampu menjadi stimulus bagi ekonomi masyarakat di awal semester II 2017 atau lebih tepatnya pada kuartal III 2017. Sehingga, efeknya diperkirakan tetap mampu menggairahkan daya beli masyarakat.

Selain itu, yang tak kalah penting adalah bagaimana pemberian gaji ke-13 mampu berjalan sesuai dengan penjadwalan yang telah diatur oleh pemerintah.

"Tapi proses pembayaran ini sudah diatur dalam peraturan perundangan. Jadi memang harus dilaksanakan sesuai jadwal yang ada," ujar Marwanto.

Adapun berdasarkan catatan sementaranya, sampai minggu ketiga Juli, pencairan gaji ke-13 telah mencapai Rp6,8 triliun atau sudah memenuhi target yang dianggarkan.

Lihat juga: Revisi Penghasilan Tidak Kena Pajak Harus Sesuai Zaman

"Kemarin sudah hampir seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) mencairkan itu. Sudah semuanya gaji ke-13. Realisasinya sekitar segitu," kata Marwanto.

Sementara secara keseluruhan, realisasi anggaran Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 di tahun ini, sambung Marwanto, mencapai hampir Rp23 triliun atau lebih tinggi dibandingkan realisasi di tahun lalu sebesar Rp17 triliun.

"Sudah sekitar Rp22 triliun, hampir Rp23 triliun. Kami sudah lakukan yang terbaik, mudah-mudahan memberikan manfaat," pungkasnya. (bir)