Tak Lagi Salurkan KPR FLPP, BTN Cari Dana Tambahan Rp9 T

Jakarta, CNN Indonesia -- PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) berencana mencari dana tambahan sebesar Rp9 triliun. Dana tersebut dibutuhkan guna memenuhi kebutuhan likuiditas perseroan seiring perubahan skema penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi Subsidi Selisih Bunga (SSB)

Pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) 2017 memangkas KPR FLPP dari Rp9,7 triliun pada APBN 2017 menjadi Rp 3,1 triliun pada Rancangan APBN Perubahan (RAPBNP) 2017. Di sisi lain, pemerintah menaikkan anggaran KPR SSB dari Rp312 miliar menjadi Rp615 miliar. BTN pun tak lagi ditunjuk sebagai penyelenggara KPR FLPP, tetapi diminta fokus menyelenggarakan KPR SSB.

Skema FLPP dan SSB pada dasarnya memiliki perbedaan dalam penyelenggaraannya. Dalam program FLPP, pemerintah menanggung dana kredit kepemilikan rumah hingga 90 persen, dimana sisanya dialokasikan oleh perbankan. Sedangkan dalam program SSB, pemerintah hanya membayarkan selisih antara bunga yang diberikan kepada masyarakat dengan bunga yang seharusnya diterima bank, sedangkan dana sepenuhnya berasal dari bank.

Direktur BTN Iman Nugroho Soeko mengungkapkan, skema penyaluran KPR SSB memang akan berpengaruh terhadap keuangan perseroan, tetapi debitur maupun pengembang tidak akan menerima dampak negatif.

"Tidak ada perubahan apa-apa yang mempengaruhi stakeholders dalam kaitan kami beralih ke subsidi selisih bunga," ujar Iman di Jakarta, Senin (24/7).

Karena tak lagi mendapatkan suntikan subsisi FLPP, perseroan memang harus mencari dana tambahan sebesar Rp9 triliun. Namun, Iman optimistis perseroan bisa mendapatkan kucuran dana dari sumber pendanaan yang ada.

"Kami yakin kami mampu memperoleh tambahan Rp9 triliun," jelasnya.

Kendati demikian, Direktur Utama BTN Maryono menjamin kondisi perubahan skema subsidi KPR tersebut tak akan mengganggu perseroan dalam mendukung program sejuta rumah.
 
"Pendanaan kami akan cukup untuk mendukung penyaluran KPR subsidi skema SSB dengan bunga 5 persen fix hingga 20 tahun dan uang muka 1 persen," ungkap dia.

Saat ini menurut Maryono likuiditas perseroan berada dalam kondisi baik. Secara konvensional, pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada kuartal II 2017 mencapai 18,26 persen secara tahunan (year on year/yoy) menjadi Rp159,12 triliun. Porsi simpanan didominasi oleh deposito sebesar Rp84,36 triliun atau tumbuh 16,16 persen. Kemudian, giro menyusul sebesar Rp41, 73 triliun naik 25,97 persen, dan tabungan tumbuh 14,69 persen menjadi Rp33,04 triliun.

Secara non konvensional, perseroan juga baru saja menerbitkan obligasi senilai Rp5 triliun. Perseroan juga menerbitkan Negotiable Certificate of Deposit (NCD), sekuritisasi aset, dan mencari pinjaman eksternal.

Lihat juga: Anggaran Dipangkas, BTN Tak Lagi Salurkan KPR FLPP

Di tempat yang sama, Direktur BTN Handayani menambahkan alokasi anggaran SSB dari pemerintah tahun ini cukup untuk membiayai 239 ribu unit rumah subsidi. Jumlah itu sudah melampaui dari target perseroan, 180 ribu unit. Selain itu, lanjut Handayani, alokasi anggaran SSB yang nilainya lebih dari Rp2 triliun juga sudah lebih dulu cair sejak awal tahun.

"Kami memang memilih menggunakan SSB sejak awal tahun, sedang FLPP masih ada diskusi terkait porsi dan sebagainya," jelasnya.

Lihat juga: BTN Raup Untung Rp1,27 Triliun di Semester I

Sebagai informasi, hingga Juni 2017, perseroan telah menyalurkan kredit perumahan untuk 370.173 unit rumah atau senilai Rp39,01 triliun. Dukungan tersebut terdiri atas penyaluran KPR subsidi untuk 246.062 unit rumah dan pemberian KPR non subsidi untuk 124.111 unit rumah.

Tahun ini, perusahaan menargetkan bisa menyalurkan pembiayaan perumaah untuk 666 unit rumah dalam rangka menyukseskan program sejuta rumah. Jika dirinci, 504.122 unit rumah diantaranya merupakan KPR Subsidi dan 161.878 unit rumah sisanya berasal dari KPR Non-subsidi. (agi)