Bank Dunia: Beberapa Peraturan di Indonesia Tak Konsisten

Jakarta, CNN Indonesia -- Bank Dunia menilai Indonesia memiliki potensi yang besar, dan perkembangan perekonomiannya bakal mempengaruhi kondisi global. Namun, perlu dilakukan berbagai pembenahan, salah satunya dari sisi konsistensi peraturan. 

"Apa yang terjadi pada Indonesia dalam beberapa waktu ke depan akan menjadi sinyal bagi seluruh dunia dan juga menunjukkan jalan tentang seperti apa dunia yang ingin dibangun di mana kami ingin mengurangi kemiskinan dan berbagi kemakmuran," tutur Presiden Bank Dunia Jim Young Kim dalam sambutannya dalam Indonesia Infrastructure Finance Forum di Hotel Fairmont Jakarta, Selasa (25/7).

Indonesia merupakan klien ketiga terbesar Bank Dunia, setelah China dan India. Melewati berbagai krisis, ekonomi Indonesia yang tumbuh pesat dalam 18 tahun terakhir menarik perhatian dunia.

Lihat juga: Presiden Bank Dunia Bakal Sambangi Indonesia Lagi

Di sisi lain, Kim melihat tantangan besar yang dihadapi oleh Indonesia dalam membangun infrastruktur terutama karena karakteristik geografinya. Selain itu, Indonesia juga masih memiliki ketimpangan peran antara pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, dan swasta dalam pembanguanan.

Belum optimalnya peran swasta dalam pembangunan salah satunya disebabkan oleh masalah peraturan. Misalnya, aturan terkait kerja sama pemerintah dan swasta (PPP).

"Kami baru-baru ini mengidentifikasi, ada 100 peraturan yang terkait PPP dan beberapa di antaranya tidak konsisten," ujarnya.

Lebih lanjut, Kim secara khusus juga memuji Menteri Keuangan Sri Mulyani. Kim mengungkapkan, sebagai mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia, Sri Mulyani telah melihat berbagai macam praktik pembangunan di berbagai negara. Hal itu menjadi nilai tambahnya dalam merumuskan kebijakan.

"Kami bekerja di banyak negara yang berbeda. Perubahan yang Sri Mulyani lakukan adalah dia ingin meyakinkan bahwa jika ada inovasi yang terjadi di satu bagian di dunia, inovasi itu akan dibawa ke bagian dunia yang lain," ujarnya.

Karenanya, Bank Dunia kembali menegaskan komitmennya sebagai mitra Indonesia. Komitmen itu salah satunya diwujudkan dengan memberikan bantuan baik dalam perencanaan maupun teknis agar pendanaan yang mengalir bisa digunakan secara optimal untuk pembangunan infrastruktur.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan komitmen pemerintah untuk mengatasi isu kemiskinan dan pemerataan pembangunan. Apalagi, masyarakat menaruh kepercayaan yang tinggi pada pemerintah yang memiliki integritas dan kemampuan.

Lihat juga: BI Minta Dunia Usaha Berani Ekspansi

"Kepercayaan masyarakat yang tinggi kepada pemerintah harus diikuti oleh seberapa efektif pemerintah dalam merealisasikan programnya," ujarnya.

Berdasarkan pengalaman sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia, banyak pemerintah negara yanh mengetahui apa yang perlu dilakukan, dalam hal ini mengurangi kemiskinan dan menciptakan pemerataan. Sayangnya, negara-negara tersebut mengalami kesulitan untuk menjawab bagaimana cara melakukannya.

Karenanya, pemerintah harus bekerja keras agar penggunaan uang negara bisa mencapai tujuan secara optimal yaitu mengurangi kemiskinan, menciptakan pemerataan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. (gir)