JK Minta Susi Penuhi Stok Garam Konsumsi dari Dalam Negeri

CNN Indonesia
Selasa, 25 Jul 2017 17:17 WIB
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mampu mendorong masyarakat menghasilkan garam konsumsi.
Wakil Presiden Jusuf Kalla juga mengomentari permasalahan terkait manipulasi harga beras. Dia meminta tidak ada lagi pihak yang kelewat besar dalam mengambil keuntungan pada bisnis beras. (CNN Indonesia/Aulia Bintang Pratama)
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Jusuf Kalla berharap Kementerian Kelautan dan Perikanan di bawah pimpinan Menteri Susi Pudjiastuti dapat memenuhi pasokan garam konsumsi dari dalam negeri. KKP menurut JK, harus mampu mendorong masyarakat untuk menghasilkan garam konsumsi. Apalagi Indonesia diklaim memiliki garis pantai yang panjang dam berpotensi memenuhi stok garam konsumsi tanpa melalui impor.

"Kalau garam industri ya diimpor. Kita baru rapat di sini kan menyepakati impor (pekan lalu). Tapi garam konsumsi kita harap dapat dipenuhi dari dalam negeri," kata JK di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (25/7).

Sebelumnya, Susi memastikan kembali memberi rekomendasi impor garam kepada PT Garam (Persero). Rekomendasi diberikan jika Kementerian Perdagangan telah mengubah kode Harmonized System (HS) antara garam konsumsi dan garam industri.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

PT Garam merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau pelaku industri garam yang diberikan penugasan dari pemerintah untuk mengimpor garam konsumsi.

Susi menyebut KKP hanya memberikan rekomendasi untuk impor garam konsumsi. Rekomendasi tersebut berdasar pada Permendag Nomor 125 Tahun 2015 tentang Ketentuan Impor Garam. Namun, Susi menyebut dalam prakteknya, banyak oknum yang menyalahgunakan izin importasi yang diberikan kementeriannya itu.
Di samping permasalahan terkait garam, JK juga menanggapi penggerebekan gudang beras milik PT Indo Beras Unggul di Jalan Rengas Bandung Kilometer 60, Kedungwaringin, Bekasi, Jawa Barat.

PT IBU diduga mengambil keuntungan hingga 200 persen dalam tindak kecurangan yang dilakukannya. Keuntungan tersebut diambil dari bahan baku bersubsidi seperti pupuk, alsintan, dan benih yang digunakan oleh petani untuk menghasilkan beras yang berasal dari varietas IR64 atau setara.

"Kami juga ingin agar jangan ada yang mengambil keuntungan kelewat besar dalam bisnis ini. Kalau membeli beras dari petani itu sah-sah saja, penggilingan juga sah-sah juga, jadi memang perlu dicermati apanya yang melanggar," katanya.
Komisaris Utama induk perusahaan PT IBU, PT Tiga Pilar Sejahtera Anton Apriyantono sebelumnya telah membantah perusahaannya melakukan manipulasi harga beras. Anton mengklaim beras yang diproduksi perusahaannya sesuai standar nasional, bukan beras oplosan.
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER