Bahkan, Jim juga yakin Indonesia bisa maju ke negara berpendapatan menengah dengan cepat jika terus fokus dalam reformasi regulasi.
“Reformasi ini terbilang sangat berani, meski kami bilang masih ada beberapa reformasi kebijakan yang perlu dilakukan. Untuk itu, Indonesia ini adalah negara yang penting, bukan hanya di Asia. Kami bisa menunjukkan, bahwa betapa cepatnya suatu negara bisa berubah dari negara berpendapatan rendah ke pendapatan menengah,” ujar Jim di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (26/7).
Lebih lanjut, regulasi ini diharapkan juga bisa menopang pertumbuhan investasi sektor riil, seingga pertumbuhan ekonomi juga bisa terkerek. Namun menurutnya, regulasi saja tidak cukup.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebagai informasi, pemerintahan Presiden Joko Widodo berharap bisa menembus angka pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen di tahun 2019. Namun, pertumbuhan ekonomi hingga tahun 2016 hanya sebesar 5,02 persen.
Meski dipandang sebagai contoh yang baik, Indonesia tentu memiliki berbagai hal yang perlu diperbaiki. Di dalam pertemuannya dengan Presiden Jokowi, Jim juga menitikberatkan masalah ketimpangan pendapatan yang masih melanda Indonesia, seperti diungkapkan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution.
Ia berujar, bos Bank Dunia berpesan bahwa Indonesia harus bisa mengentaskan ketimpangan. Sebab, jika ketimpangan berhasil dicegah, maka Indonesia bisa dipercaya untuk memobilisasi dana-dana internasional yang bisa dimanfaatkan.
“Dana internasional itu pun juga bisa dialokasikan bagi hal-hal prioritas, seperti infrastruktur. Supaya nanti ada kesembangan antara pemain Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan non-BUMN,” imbuh Darmin.
Sekadar informasi, saat ini pendapatan per kapita Indonesia mencapai US$3.570,2 di tahun lalu. Angka ini meningkat 14,68 persen dibanding tahun 2010 sebesar US$3.113.
Adapun, koefisien gini per September 2016 tercatat sebesar 0,394 atau memburuk dibanding tahun 2010 sebesar 0,38.