Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku postur keuangan negara tengah banyak disorot oleh masyarakat, terutama terkait dengan kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan penerimaan pajak maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Untuk itu, dia berpesan pada jajarannya untuk mencari cara guna mendesain penerimaan negara yang lebih efektif.
"Banyak hal yang perlu terus kami pikirkan bagaimana desain penerimaan negara yang lebih efektif, desain penerimaan yang di satu sisi membuat APBN menjalankan tugas distribusi, alokasi dan stabilisasi," ujar Sri Mulyani usai melantik dua pejabat eselon I di Gedung Djuanda I Kemenkeu, Jumat (28/7).
Sri Mulyani menjelaskan, upaya mendorong penerimaan negara harus mampu menjawab tantangan dinamika perekonomian yang dipengaruhi oleh pesatnya perkembangan teknologi seperti ekonomi digital dan perdagangan berbasis daring
(e-commerce). Belum lagi faktor eksternal seperti kondisi geopolitik berbagai negara dan perkembangan harga komoditas.
Sementara, pengelolaan keuangan negara memiliki tujuan yang lebih besar yaitu menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. "Jangan sampai kita hanya fokus bagaimana mengelola APBN seolah hanya jadi instrumen yang terpisah dari tujuan bernegara," ungkapnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pihaknya pun akan harus terus berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk menyelesaikan salah satu pekerjaaan rumah bersama, yaitu pendalaman pasar keuangan.
Pada kesempatan itu, Sri Mulyani melantik Luky Alfirman yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan sebagai Staf Ahli Kebijakan Penerimaan Negara menggantikan Astera Primanto Bhakti. Dia juga melantik Arif Baharudin yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Badan Kebijakan Fiskal (BKF) sebagai Staf Ahli Kebijakan dan Regulasi Bidang Keuangan dan Pasar Modal menggantikan Isa Rachmatarwata.
Kedua pejabat tersebut disebut Sri Mulyani, memegang peran penting di tengah sorotan masyarakat terhadap penerimaan negara dan sektor jasa keuangan Indonesia. Dia pun berharap, keduanya mampu bekerja secara profesional dan berintegritas dalam mengelola keuangan negara.
"Kita perlu terus menerus membuat Kemenkeu menjadi suatu organisasi yang dinamis, penuh
content knowledge, content experience yang bisa dibagikan kepada seluruh jajaran sehingga institusi kita (Kemenkeu) makin bermartabat dan prestige yang bisa dibanggakan seluruh jajaran kita," pungkasnya.