Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, kekurangan dalam pos penerimaan dan belanja negara mencapai Rp224,35 triliun atau mencapai 1,65 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) hingga akhir Agustus 2017.
Menurut dia, capaian ini masih lebih baik dibandingkan tahun lalu. Tercatat, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sampai Agustus 2016 mencapai Rp261,47 triliun atau 1,65 persen dari PDB.
"Ini performa APBN. Kami coba perbaiki, tapi ini berjalan bertahan. Semoga konsen bisa kami tingkatkan kredibilitas (anggaran)," ujarnya di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Kamis (7/9).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara, belanja negara tercatat telah mencapai Rp1.198,26 triliun pada Agustus 2017 atau 56,16 persen dari target belanja dalam APBN Perubahan 2017, yakni Rp2.133,29 triliun.
Terbagi atas belanja pemerintah pusat mencapai Rp695,66 triliun atau 50,9 persen dari target serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp502,6 triliun atau 65,6 persen dari target.
Kendati lebih tinggi secara nominal, namun realisasi belanja justru melambat dari tahun sebelumnya. Sampai Agustus 2016, realisasi belanja telah mencapai Rp1.135 triliun atau 60,88 persen dari realisasi belanja dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) senilai Rp1.864,27 triliun.
Sedangkan dari sisi penerimaan perpajakan telah mencapai Rp780,03 triliun atau 53 persen dari target Rp1.472,7 triliun. Dari total perpajakan tersebut, penerimaan dari pajak dan cukai sebesar Rp755,81 atau 52,6 persen dari target APBNP 2017.
Ia menekankan, capaian penerimaan tersebut lebih tinggi dibandingkan akhir Agustus tahun lalu yang bahkan telah mendapatkan bonus dari program pengampunan pajak (tax amnesty).
Tercatat, penerimaan perpajakan sebesar Rp711,44 triliun atau 46 persen dari total APBNP 2016, di mana penerimaan pajak dan cukainya sebesar Rp689,09 triliun atau 45,8 persen dari APBNP 2016.
"Jadi, ada pertumbuhan yang cukup baik kalau secara tahunan (year on year/yoy). Maka, kami cukup optimis," imbuh mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu.
Di sisi lain, ia terus menyisir potensi penerimaan pajak yang bisa digenjot dan penggunaan anggaran belanja yang produktif. "Namun, kami tetap hati-hati dalam menyisir terhadap extra effort," pungkasnya.