DPR Kritik RAPBN 2018, Gerindra Soroti Shortfall Pajak Rp100T

Jakarta, CNN Indonesia -- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memberikan pandangan umum terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 dalam sidang paripurna DPR RI, Kamis (24/8).

Fraksi PDI Perjuangan menilai target pertumbuhan ekonomi dalam RAPBN 2018 yang ditetapkan sebesar 5,4 persen lebih realistis. Diharapkan, target yang realistis tersebut bisa menjaga daya beli masyarakat khususnya menengah ke bawah.

"Pemerintah harus meyakinkan kepada masyarakat dan dunia usaha bahwa ekonomi masih dalam koridor yang direncanakan, sehingga daya beli masyarakat dapat terjaga dan pasar mampu merespon positif," ujar Juru Bicara PDIP Adisatrya Suryo Sulisto, Kamis (24/8).

Lihat juga: Menakar Optimisme Kucuran Investasi Ekonomi Jokowi 2018

Sementara itu, Gerindra berpandangan, pertumbuhan ekonomi tahun depan yang ditargetkan 5,4 persen kelewat optimis. Di tengah kondisi ekonomi global yang belum sepenuhnya normal, APBN harus dapat menjadi instrumen fiskal yang mampu mengentaskan kemiskinan, pengurangan ketimpangan serta menciptakan lapangan kerja.

"Tanpa mengurangi apresiasi, fraksi Gerindra menilai RAPBN 2018 masih jauh dari harapan untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat sesuai dengan tujuan pembangunan nasional," ujar Juru bicara fraksi Gerindra Rahayu Saraswati Dhirakanya Djojohadikusumo.

Gerindra menilai, RAPBN 2018 terkesan tidak kokoh, dengan target pendapatan negara yang tidak realistis. Pemerintah menargetkan pendapatan negara pada tahun depan bisa mencapai Rp1.878,4 triliun. Angka tersebut naik 8,2 persen dari outlook pemerintah tahun ini sebesar Rp1.736,06 triliun.

Berkaca pada tahun-tahun sebelumnya, lanjut Rahayu, target penerimaan pendapatan terus direvisi berulang kali, namun tidak jelas pencapaiannya. Bahkan Gerindra memperkirakan pada tahun 2018, pendapatan negara akan meleset (shortfall) paling tidak Rp100 triliun.

Lihat juga: Serikat Artis Jamin Bayar Pajak Mobil Mewah 5 Hari Mendatang

"Pemerintah harus kerja keras untuk meningkatkan tax ratio, karena tax ratio 2016 adalah sebesar 10,36 persen atau terendah dalam sembilan tahun sejak 2008. Dan, tax ratio 2017 kami perkirakan akan mencapai di bawah 10,36 persen," terang dia.

Selain itu, Partai Amanat Nasional (PAN) juga meminta pemerintah serius dalam menghimpun pendapatan negara untuk membiayai pembangunan negara seperti tertuang dalam RPJMN 2015-2019 yang masih membutuhkan pendanaan cukup besar.

"PAN berharap, ke depan pemerintah mendapat formulasi pendapatan yang proporsional agar tidak terus menerus bergantung pada utang ke depannya," pungkas juru bicara Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Sukiman.