Menkeu Tunggu Restu Rakyat Alokasi Anggaran Gedung Baru DPR
CNN Indonesia
Kamis, 24 Agu 2017 19:31 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Wacana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk membangun gedung baru anggota dewan dan alun-alun demokrasi belum mendapatkan persetujuan dari bendahara negara, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Menurut dia, selama ini, respon mayoritas masyarakat menunjukkan ketidaksetujuan terhadap pembangunan infrastruktur baru tersebut. Padahal, perlu mendapatkan persetujuan dari rakyat sebelum memutuskan alokasi anggaran yang direncanakan sebesar Rp601 miliar tersebut.
"Kalau masyarakat bereaksi, sebagai wakil rakyat (DPR) kan mereka bertanggungjawab untuk mengikuti atau merespon pandangan dari rakyat yang diwakili itu. Sehingga, kalau ini usulan dari dewan, kemudian rakyat bereaksi ya dewan yang harus menetapkan," ujar Sri Mulyani di DPR, Kamis (24/8).
Atas pertimbangan tersebut, ia tidak ingin jika nantinya alokasi anggaran menganggur sia-sia apabila rencana tersebut secara politis tidak disetujui oleh rakyat. Hal ini bisa berdampak pada efisiensi penggunaan anggaran yang bisa mengikis kredibilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disusun oleh pemerintah.
"Ini kan kemudian menimbulkan inefisiensi dalam pembelanjaan kita. Belum lagi, kalau dipakai untuk belanja lain yang makin tidak prioritas dan tidak jelas dari sisi kepentingannya," katanya.
Sebelumnya, Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR berencana mengundang Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri PUPR untuk meninjau langsung kondisi gedung kerja anggota dewan.
Ketua BURT DPR Anton Sihombing mengatakan, rencana ini adalah imbas kebutuhan pembangunan gedung baru sebagai bagian dari penataan kawasan parlemen dan untuk menggantikan gedung lama yang saat ini yang dinilai sudah tidak layak.
Anton menjelaskan, kondisi Gedung Nusantara I DPR yang menjadi ruang kerja anggota legislatif, saat ini tidak cukup untuk menampung 560 anggota dewan berikut staf dan tenaga ahlinya.
Saat ini, lanjutnya, setiap ruangan diisi total delapan orang. Rinciannya adalah satu anggota dewan, lima staf ahli, dan dua tenaga ahli. Jika dikalkulasikan dengan 560 anggota, maka saat ini Gedung Nusantara I DPR menampung sekitar 4.480 orang.
Padahal, Anton mengklaim, kapasitas gedung hanya mampu menampung 800 orang saja.
Menurut dia, selama ini, respon mayoritas masyarakat menunjukkan ketidaksetujuan terhadap pembangunan infrastruktur baru tersebut. Padahal, perlu mendapatkan persetujuan dari rakyat sebelum memutuskan alokasi anggaran yang direncanakan sebesar Rp601 miliar tersebut.
"Kalau masyarakat bereaksi, sebagai wakil rakyat (DPR) kan mereka bertanggungjawab untuk mengikuti atau merespon pandangan dari rakyat yang diwakili itu. Sehingga, kalau ini usulan dari dewan, kemudian rakyat bereaksi ya dewan yang harus menetapkan," ujar Sri Mulyani di DPR, Kamis (24/8).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini kan kemudian menimbulkan inefisiensi dalam pembelanjaan kita. Belum lagi, kalau dipakai untuk belanja lain yang makin tidak prioritas dan tidak jelas dari sisi kepentingannya," katanya.
Ketua BURT DPR Anton Sihombing mengatakan, rencana ini adalah imbas kebutuhan pembangunan gedung baru sebagai bagian dari penataan kawasan parlemen dan untuk menggantikan gedung lama yang saat ini yang dinilai sudah tidak layak.
Saat ini, lanjutnya, setiap ruangan diisi total delapan orang. Rinciannya adalah satu anggota dewan, lima staf ahli, dan dua tenaga ahli. Jika dikalkulasikan dengan 560 anggota, maka saat ini Gedung Nusantara I DPR menampung sekitar 4.480 orang.
Padahal, Anton mengklaim, kapasitas gedung hanya mampu menampung 800 orang saja.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK