Taruh Dana Haji di Infrastruktur Untungkan Jamaah
CNN Indonesia
Selasa, 01 Agu 2017 13:00 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menilai, dorongan pemerintah kepada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk menginvestasikan dana haji pada proyek infrastruktur akan lebih menguntungkan bagi calon jemaah haji.
Pasalnya, menurut Darmin, imbali hasil (return) yang bisa diraih dengan investasi pada proyek infrastruktur bisa mencapai 12 persen-13 persen. Angka itu lebih tinggi jika dana haji hanya ditempatkan di deposito yang rata-rata memberikan imbal hasil di kisaran 5 persen-6 persen.
"Kemudian kalau nanti diterbitkan obligasi, bukan pembiayaan ditempatkan begitu saja, tapi harus dibuat surat obligasi atau apa yang menyebut akan menerima imbal hasil lebih tinggi dari deposito, Surat Utang Negara (SUN), bahkan saham," papar Darmin, Selasa (1/8).
Darmin menjelaskan, investasi dana haji pada proyek infrastruktur sudah dilakukan Malaysia sejak 20 tahun hingga 30 tahun. Tak hanya pada proyek infrastruktur, dana haji di Malaysia juga bisa diinvestasikan ke pasar modal.
"Jadi sebenarnya saya malah aneh. Ini di Malaysia sudah dikerjakan, tabungan haji malah bisa ke pasar modal juga," terangnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menginstruksikan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk mempelajari sistem pengelolaan dana haji negeri jiran tersebut.
Menurut Jokowi, dana haji dapat diinvestasikan pada proyek infrastruktur yang memberikan imbal hasil tinggi dengan risiko yang rendah, seperti proyek jalan tol dan pelabuhan.
Sayangnya, Wakil Ketua Komisi VIII Abdul Malik Haramain menilai, penempatan dana haji di proyek infrastruktur tidak sesuai dengan Pasal 3 UU Nomor 34 Tahun 2014. Pasal itu berisi, dana haji digunakan untuk pertama, kualitas peneyelenggaraan ibadah haji, kedua, rasionalitas dan efisiensi penggunaan biaya pengelolaan ibadah haji dan ketiga, manfaat bagi kemaslahatan umat Islam.
Sekadar informasi, dana haji sudah mulai diinvestasikan di Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dalam bentuk Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI) sejak 2011 lalu.
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (DJPPR Kemenkeu) melansir, total penerbitan SBSN dalam bentuk SDHI hingga 21 Juli 2017 sebesar Rp36,69 triliun.
Pasalnya, menurut Darmin, imbali hasil (return) yang bisa diraih dengan investasi pada proyek infrastruktur bisa mencapai 12 persen-13 persen. Angka itu lebih tinggi jika dana haji hanya ditempatkan di deposito yang rata-rata memberikan imbal hasil di kisaran 5 persen-6 persen.
"Kemudian kalau nanti diterbitkan obligasi, bukan pembiayaan ditempatkan begitu saja, tapi harus dibuat surat obligasi atau apa yang menyebut akan menerima imbal hasil lebih tinggi dari deposito, Surat Utang Negara (SUN), bahkan saham," papar Darmin, Selasa (1/8).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi sebenarnya saya malah aneh. Ini di Malaysia sudah dikerjakan, tabungan haji malah bisa ke pasar modal juga," terangnya.
Sayangnya, Wakil Ketua Komisi VIII Abdul Malik Haramain menilai, penempatan dana haji di proyek infrastruktur tidak sesuai dengan Pasal 3 UU Nomor 34 Tahun 2014. Pasal itu berisi, dana haji digunakan untuk pertama, kualitas peneyelenggaraan ibadah haji, kedua, rasionalitas dan efisiensi penggunaan biaya pengelolaan ibadah haji dan ketiga, manfaat bagi kemaslahatan umat Islam.
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (DJPPR Kemenkeu) melansir, total penerbitan SBSN dalam bentuk SDHI hingga 21 Juli 2017 sebesar Rp36,69 triliun.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK