Nelayan Protes Rencana Menteri Susi Hapus Subsidi BBM

Jakarta, CNN Indonesia -- Nelayan mengatakan, pencabutan BBM bersubsidi yang saat ini tengah diwacanakan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti tidak masuk akal. Kajidin meminta agar Susi kembali mengkaji wacana itu sebelum benar-benar diberlakukan.

"Katanya nelayan sudah banyak yang bisa beli solar lebih mahal, di mana? Ibu ini kalau mau buat kebijakan ya perlihatkan data kuantitatifnya. Jangan asal ngomong, tidak masuk akal itu," kata Ketua Nelayan Tradisional Tegal, Kajidinsaat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (1/8).

Susi sebelumnya menyatakan akan meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan untuk menghapuskan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk nelayan.

Susi beralasan, nelayan saat ini sudah mampu membeli BBM non-subsidi. Maka, pencabutan subsidi BBM untuk nelayan pun tak akan menimbulkan banyak masalah. Bahkan, Susi juga mengklaim terkait pencabutan subsidi ini sebenarnya telah direncanakan jauh-jauh hari.

Lihat juga: Menteri Susi Minta Subsidi BBM Nelayan Dihapuskan

Namun, Kajidin justru menyebut klaim Susi yang menyebut nelayan mampu membeli solar dan bensin yang paling mahal adalah klaim sepihak. Sebab, di wilayahnya banyak nelayan tradisional dengan kapal di bawah 10 GT masih menggantungkan hidupnya pada BBM bersubsidi ini.

"Tahu dari mana? Data dari mana tiba-tiba dia katakan kalau kami (nelayan) bisa membeli bensin mahal? Ikan banyak tidak menjamin nelayan sejahtera, kami dicekik terus menerus," kata dia.

Hal serupa dikatakan oleh Sekretaris Jendral Koalisi Rakyat Untuk Kesejahteraan Perikanan, Susan Herawati. Dia menyebut, Susi harus mengkaji ulang wacana pencabutan subsidi BBM ini.

"Harus diingat bahwa 60 persen penghasilan nelayan tradisional itu digunakan untuk membeli Bahan Bakar Minyak (BBM), artinya jika subsidi dicabut akan berdampak meningkatnya biaya produksi nelayan dan membuat nelayan semakin sulit untuk sejahtera," Kata Susan saat berbincang dengan CNNIndonesia.com di kawasan Jakarta.

Sebaliknya, Susan menyebut bukan kebijakan pemberian subsidi BBM terhadap nelayan yang bermasalah, melainkan tata niaga pemberian subsidi BBM yang masih belum terlaksana dengan baik.

Salah satunya adalah dalam komposisi pengelolaan subsidi BBM. Sebab menurut Susan, kebijakan yang dibuat saat ini justru tidak menguntungkan nelayan.

"Komposisinya selama ini adalah 97 persen untuk transportasi darat dan 3 persen untuk transportasi laut. Dari jumlah peruntukkan subsidi BBM untuk transportasi laut, hanya 2 persen saja yang diperuntukkan bagi nelayan," kata Susan.

Lebih lanjut, Susan menyebut setidaknya ada dua persoalan yang akan muncul jika subsidi BBM dicabut. Yakni, terpuruknya perekonomian nelayan yang juga berdampak pada pelanggaran hak konstitusional masyarakat pesisir khususnya nelayan tradisional.

Lihat juga: Nelayan Demo Tolak Dua Raperda Reklamasi Teluk Jakarta

"Perlu diingat, nelayan tradisional dengan kapal di bawah 10 GT adalah pengguna BBM yang paling terpukul jika BBM bersubsidi dicabut” ujar Susan.

Semestinya, menurut dia pemerintah Indonesia dapat memilih langkah cerdas berupa perbaikan tata niaga dari BBM Bersubsidi yang dibarengi dengan optimalisasi lini distribusi, salah satunya dengan merevitalisasi fungsi koperasi nelayan dan peyedia BBM untuk nelayan guna menghindari kesalahan peruntukan BBM bersubsidi ini.

"Jangan mengulangi kesalahan ketika cantrang dilarang tanpa ada kebijakan bantuan yang pasti, terkait BBM ini saya rasa Bu Susi harus benar-benar memggunakan akal sehat dan logikanya," kata Susan.