Indonesia Diminta Contoh Malaysia Kelola Dana Haji

Jakarta, CNN Indonesia -- Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudistira mengatakan, pemerintah Indonesia bisa mencontoh Malaysia dalam pengelolaan investasi dana haji. Dana haji di negeri jiran itu diinvestasikan di sektor konstruksi dan properti.

"Malaysia itu 55 persen dana haji masuk ke saham sementara 20 persen dibagi-bagi ke sektor properti. Yang paling menguntungkan memang bertaruh di properti," ujar Bhima dalam sebuah diskusi di Senayan, Jakarta, Minggu (6/8).

Presiden Joko Widodo sebelumnya menginginkan dana haji yang tersimpan di pemerintah bisa diinvestasikan untuk pembangunan infrastruktur. Badan Pelaksana Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menyebut jumlah dana abadi umat atau dana haji mencapai Rp95,2 triliun.

Bhima mengatakan, BPKH sebagai pihak yang berwenang mengelola keuangan haji mesti membandingkan terlebih dulu instrumen investasi yang memiliki tingkat keuntungan tinggi.

Lihat juga: Anggota DPR Usulkan Dana Haji untuk Bangun Pemondokan di Arab

Menurutnya, investasi di sektor infrastruktur cukup berisiko. Dari data INDEF, pemerintah Indonesia berutang hingga Rp1.000 triliun untuk pembangunan di sektor infrastruktur sejak tahun 2014. Sementara realisasinya hingga saat ini baru mencapai 9 persen.

"Masih ada 64 persen lagi yang masih dalam tahap perencanaan dan lelang," kata Bhima.

Salah satu yang saat ini mandek, lanjut Bhima, adalah proyek pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung karena terkendala masalah pembebasan lahan. Padahal Presiden Joko Widodo telah melakukan groundbreaking sejak Juni 2016.

"Kita bisa belajar dari proyek kereta cepat ini. Setelah groundbreaking, tidak ada lagi kabarnya," ucap Bhima.

Lihat juga: Menteri Agama Sebut Transparansi Bakal Jadi Pertaruhan BPKH

Meski demikian, saran sejumlah pihak yang menyebut dana haji sebaiknya diinvestasikan untuk membangun penginapan juga dinilai harus hati-hati. Menurut Bhima, pembangunan penginapan bagi para jamaah haji harus dikelola secara profesional.

"Di luar musim haji bisa digunakan untuk keuntungan komersial, apalagi wisatawan cukup banyak," katanya.

Wakil Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nadlatul Ulama (Lakpesdam NU) Dadi Darmadi sepakat pengelolaan dana haji di Malaysia lebih baik daripada Indonesia. Tabungan haji di Malaysia dikelola dengan cermat sehingga dapat digunakan untuk investasi yang berguna bagi para jamaah haji sendiri.

"Pengelolaannya luar biasa, mereka dapat standar ONH Plus dengan biaya haji lebih murah 50 persen," kata Dadi.

Lihat juga: KPK: Pemanfaatan Dana Haji Harus Sesuai Aturan

Selain itu, lanjutnya, pengelolaan tabungan haji di Malaysia telah menjadi lembaga keuangan syariah yang terbesar di negaranya. Tak hanya berinvestasi di sektor properti, menurut Dadi, Malaysia juga menginvestasikan dana haji di sektor perkebunan, real estate, dan teknologi.

"Kita harus belajar dari Malaysia, mau tidak mau. Kalau perlu DPR juga datang ke Malaysia pelajari UU-nya seperti apa agar kita bisa antisipasi jadi lebih produktif," tuturnya. (gil)