
Stagnasi Ekonomi Bisa Ditepis Andai Belanja Pemerintah Stabil
Safyra Primadhyta, CNN Indonesia | Rabu, 09/08/2017 17:45 WIB

Jakarta, CNN Indonesia -- Stagnasi pertumbuhan ekonomi pada kuartal II lalu dinilai sebagai alarm untuk mempercepat pencairan belanja pemerintah. Adapun, pertumbuhan ekonomi kuartal II sebesar 5,01 persen atau sama persis dengan kuartal sebelumnya, bahkan lebih rendah ketimbang periode yang sama tahun lalu, yaitu 5,18 persen.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Berly Martawardaya mengungkapkan, sebetulnya, tertahannya pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2017 bisa dihindari (unforced error). Seandainya saja, belanja pemerintah pada kuartal II bisa tumbuh lebih kencang.
Berdasarkan data BPS, belanja pemerintah pada kuartal II minus 1,93 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Padahal, pada kuartal II 2016, belanja pemerintah masih bisa tumbuh 6,28 persen.
"Kalau (pertumbuhan belanja pemerintah) ini stabil saja, pertumbuhan ekonomi kuartal II bisa 5,16 persen," ujarnya, Rabu (9/10).
Selain itu, pencairan gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara juga bergeser, yakni dari kuartal II ke kuartal III. Padahal, gaji ke-13 mampu menambah pendapatan masyarakat yang bisa digunakan untuk konsumsi.
Positifnya, ekonomi sepanjang Juli-September berpotensi lebih baik karena laju pencairan belanja pemerintah akan lebih besar. Selain itu, kucuran gaji ke-13 juga telah diterima oleh masyarakat.
Lebih lanjut ia menuturkan, guna menjaga kestabilan ekonomi, Berly meminta pemerintah tidak melemparkan isu-isu kebijakan yang berpotensi membuat gaduh, seperti rencana kebijakan pajak dan isu-isu lain.
Jika hal itu dilakukan, Berly yakin ekonomi kuartal III akan melaju lebih kencang dari kuartal II. "Pertumbuhan ekonomi kuartal III memang diharapkan lebih baik," imbuh dia.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, pemerintah akan mempercepat aliran dana bantuan sosial (bansos) di paruh kedua tahun ini guna membangkitkan pertumbuhan ekonomi dari sisi konsumsi masyarakat.
Pemberian dana bansos tersebut juga diharapkan mampu memberikan efek domino dengan turut mengerek pertumbuhan dari sisi konsumsi pemerintah.
Adapun bansos akan diberikan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan program pemberian beras sejahtera (Rastra) kepada masyarakat kalangan bawah.
"Eksekusi PKH dan Rastra yang kemarin (kuartal II) memang agak terlambat sebulan dan (terdampak dari) berbagai program bantuan sosial yang lain," pungkasnya.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Berly Martawardaya mengungkapkan, sebetulnya, tertahannya pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2017 bisa dihindari (unforced error). Seandainya saja, belanja pemerintah pada kuartal II bisa tumbuh lebih kencang.
Berdasarkan data BPS, belanja pemerintah pada kuartal II minus 1,93 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Padahal, pada kuartal II 2016, belanja pemerintah masih bisa tumbuh 6,28 persen.
Selain itu, pencairan gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara juga bergeser, yakni dari kuartal II ke kuartal III. Padahal, gaji ke-13 mampu menambah pendapatan masyarakat yang bisa digunakan untuk konsumsi.
Positifnya, ekonomi sepanjang Juli-September berpotensi lebih baik karena laju pencairan belanja pemerintah akan lebih besar. Selain itu, kucuran gaji ke-13 juga telah diterima oleh masyarakat.
Lebih lanjut ia menuturkan, guna menjaga kestabilan ekonomi, Berly meminta pemerintah tidak melemparkan isu-isu kebijakan yang berpotensi membuat gaduh, seperti rencana kebijakan pajak dan isu-isu lain.
Jika hal itu dilakukan, Berly yakin ekonomi kuartal III akan melaju lebih kencang dari kuartal II. "Pertumbuhan ekonomi kuartal III memang diharapkan lebih baik," imbuh dia.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, pemerintah akan mempercepat aliran dana bantuan sosial (bansos) di paruh kedua tahun ini guna membangkitkan pertumbuhan ekonomi dari sisi konsumsi masyarakat.
Adapun bansos akan diberikan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan program pemberian beras sejahtera (Rastra) kepada masyarakat kalangan bawah.
"Eksekusi PKH dan Rastra yang kemarin (kuartal II) memang agak terlambat sebulan dan (terdampak dari) berbagai program bantuan sosial yang lain," pungkasnya.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL TERKAIT
BACA JUGA
Jubir Soal 'Ban Serep': Wapres Tak Ingin Ada Matahari Kembar
KSP soal Hasil Riset Indef: Kebijakan Tak Puaskan Semua Pihak
INDEF: Prabowo Paling Dibicarakan, Terawan Paling Dikritik
Riset Indef Sebut Ma'ruf Amin Tak Populer, Ibarat Ban Serep
Indef: 49,9 Persen Suara di Medsos Sentimen Negatif ke Jokowi
LIHAT SEMUA
EKOPEDIA
LAINNYA DI DETIKNETWORK
TERPOPULER

PTUN Tolak Gugatan Bambang Trihatmodjo Terhadap Sri Mulyani
Ekonomi • 1 jam yang lalu
Kronologi Salah Transfer Rp51 Juta versi Eks Karyawan BCA
Ekonomi 1 jam yang lalu
Kementan Sebut Harga Cabai Naik Karena Petani Enggan Menanam
Ekonomi 1 jam yang lalu