Penghematan jadi 'Biang Kerok' Konsumsi Pemerintah Loyo

Yuliyanna Fauzi, CNN Indonesia | Senin, 07/08/2017 18:58 WIB
Penghematan jadi 'Biang Kerok' Konsumsi Pemerintah Loyo Alih-alih bertumbuh, konsumsi pemerintah justru terkoreksi hingga minus 1,93 persen dibandingkan kuartal pertama yang masih tercatat tumbuh 2,68 persen. (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A).
Jakarta, CNN Indonesia -- Konsumsi pemerintah 'kurang darah' pada kuartal kedua tahun ini. Alih-alih bertumbuh, konsumsi pemerintah justru terkoreksi hingga minus 1,93 persen dibandingkan kuartal pertama yang masih tercatat tumbuh 2,68 persen. Bahkan, terpaut jauh dari realisasi kuartal II 2016 lalu yang meningkat 6,23 persen.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), realisasi belanja pemerintah pada April-Juni 2017 hanya sebesar Rp493,29 triliun atau 23,71 persen dari target belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 sebesar Rp2.080,5 triliun.

Kepala BPS Suhariyanto atau yang akrab disapa Ketjuk mengungkapkan, terkoreksinya konsumsi pemerintah pada periode April-Juni 2017 disebabkan langkah penghematan anggaran dari Kementerian/Lembaga (K/L) yang sebesar Rp16 triliun sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2017 tentang Efisiensi Belanja Barang Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017.


Hal ini membuat realisasi belanja barang pada kuartal II 2017 hanya sebesar Rp62,96 triliun atau turun sekitar 7,11 persen dibandingkan kuartal II 2016. Lalu, realisasi belanja pegawai juga melorot 0,44 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu atau hanya sebesar Rp85,83 triliun.

"Ini karena bentuk efisiensi, seperti perjalanan dinas, sosialisasi, dan lainnya. Tapi, realisasi belanja bantuan sosial justru meningkat 18,61 persen dari kuartal II 2016. Selain itu, belanja modal masih cukup bagus," ujar Ketjuk di kantor BPS, Senin (7/8).

Selain karena penghematan belanja dalam APBN, biang kerok lemahnya pertumbuhan konsumsi pemerintah juga terjadi lantaran pergeseran pemberian gaji ke-13 kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditahun lalu jatuh pada Juni, namun tahun ini baru terealisasi pada awal Juli 2017.

"Tahun lalu, jatuh di kuartal II 2016, sekarang bergeser ke bulan Juli 2017, sehingga masuk ke kuartal III 2017," imbuh dia.

Alhasil, sumbangan indikator konsumsi pemerintah pada pertumbuhan ekonomi kuartal II 2017 yang mencapai 5,01 persen itu hanya 8,63 persen atau menjadi penyumbang keempat pada pertumbuhan ekonomi, setelah konsumsi rumah tangga 55,61 persen, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi 31,36 persen, ekspor 19,1 persen, konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga (LNPRT) 1,18 persen, dan impor negatif 17,79 persen.

Adapun, sampai akhir tahun, pemerintah menargetkan belanja pemerintah meningkat menjadi Rp2.133,29 triliun karena peningkatan kebutuhan anggaran subsidi energi dan beberapa kebutuhan mendesak, seperti tambahan anggaran infrastruktur.

Sementara, pertumbuhan ekonomi kuartal II 2017 mencatatkan laju yang stagnan dari kuartal sebelumnya yang sama-sama tumbuh di angka 5,01 persen. Produk Domestik Bruto (PDB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) sebesar Rp2.472,8 triliun, sedangkan PDB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) sebesar RP3.366,8 triliun di kuartal II 2017.