Pengusaha Ritel: Indonesia Belum Siap Era Perdagangan Bebas
CNN Indonesia
Kamis, 10 Agu 2017 11:14 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Asosiasi Perusahaan Ritel Indonesia (Aprindo) menilai Indonesia masih belum siap bersaing di era perdagangan bebas. Perjanjian bebas tarif (free trade agreement/ FTA) antar negara perlu dievaluasi karena berpotensi mematikan produk buatan dalam negeri.
Wakil Ketua Umum Aprindo Tutum Rahanta mencontohkan, FTA bebas tarif dengan China membuat Indonesia kebanjiran produk olahan impor yang harganya lebih murah dibandingkan buatan luar negeri. Akibatnya, pedagang yang tadinya menjual produk lokal beralih ke produk impor agar tetap diminati konsumen.
Pada akhirnya, industri pengolahan menjadi kurang diminati karena pelaku usaha lebih senang melakukan impor barang jadi.
"Saya lihat tetangga saya berdagang barang impor, saya juga dagang, tetapi produk lokal dengan harga lebih mahal, ya produk dia lebih laku. Akhirnya apa? Ya saya impor juga," ujar Tutum dalam sebuah acara diskusi di Hotel Ibis-Harmoni Jakarta, Rabu (9/8).
Tak heran, beberapa ekonom menilai Indonesia tengah mengalami deindustrialisasi karena pertumbuhan sektor manufaktur terus melambat sejak akhir 90-an. Kontribusi sektor manufaktur terhadap perekonomian juga menurun. Hal ini disayangkan mengingat industri manufaktur menyerap banyak tenaga kerja.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, per kuartal II lalu, industri pengolahan hanya tumbuh 3,54 persen, di bawah angka pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,01 persen. Padahal, sebelum krisis tahun 1998, angka pertumbuhan industri manufaktur bisa dua kali lipat dari pertumbuhan ekonomi.
Sementara, permintaan ekspor bebas tarif dari Indonesia ke China adalah barang mentah atau komoditas yang tidak memiliki nilai tambah. Tak ayal, neraca dagang Indonesia dengan China terus mengalami defisit.
Berdasarkan data BPS, sepanjang Januari-Juni 2017, defisit perdagangan Indonesia dan China mencapai US$6,63 miliar atau turun 25,34 persen dari periode yang sama tahun lalu US$8,88 miliar.
"Bukan tidak boleh FTA. Tetapi kita siap tidak 'perang' dengan barang dia? Kita efisien tidak?" jelasnya.
Tutum mengungkapkan, Singapura hampir seluruh produk pertanian dan kebutuhan sehari-hari merupakan hasil impor karena memang memiliki keterbatasan lahan. Untuk mengkompensasinya, pemerintah fokus pada kegiatan perdagangan, keuangan, dan pariwisata.
"Kita bukannya tidak tahu apa yang perlu dilakukan, tetapi tidak ada yang kita kerjakan,"ujarnya.
Di tempat yang sama, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Berly Martawardaya menambahkan peningkatan daya saing memang menjadi pekerjaan rumah bagi Indonesia.
Tadinya, pemerintah berharap FTA di kawasan ASEAN bakal menarik minat investor ke Indonesia. Pasalnya, Indonesia merupakan pasar terbesar.
Namun demikian, jika daya saing Indonesia lebih rendah dibandingkan negara tetangga yang tercermin dari tingginya biaya produksi dan sulitnya pengurusan izin, investor bisa mengalihkan pabriknya ke negara lain dan menjadikan Indonesia sebagai pasar ekspor bebas tarif.
"Daripada mereka produksi mahal dan mengurus izin susah di Indonesia mereka tidak membuka pabrik di Indonesia tetapi ekspansi pabrik di Malaysia nanti baru dijual ke Indonesia," ujar Berly.
Karenanya, penting bagi pemerintah untuk meningkatkan daya saing. Hal itu bisa dilakukan melalui pembangunan infrastruktur untuk menekan biaya logistik maupun peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Wakil Ketua Umum Aprindo Tutum Rahanta mencontohkan, FTA bebas tarif dengan China membuat Indonesia kebanjiran produk olahan impor yang harganya lebih murah dibandingkan buatan luar negeri. Akibatnya, pedagang yang tadinya menjual produk lokal beralih ke produk impor agar tetap diminati konsumen.
Pada akhirnya, industri pengolahan menjadi kurang diminati karena pelaku usaha lebih senang melakukan impor barang jadi.
"Saya lihat tetangga saya berdagang barang impor, saya juga dagang, tetapi produk lokal dengan harga lebih mahal, ya produk dia lebih laku. Akhirnya apa? Ya saya impor juga," ujar Tutum dalam sebuah acara diskusi di Hotel Ibis-Harmoni Jakarta, Rabu (9/8).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, per kuartal II lalu, industri pengolahan hanya tumbuh 3,54 persen, di bawah angka pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,01 persen. Padahal, sebelum krisis tahun 1998, angka pertumbuhan industri manufaktur bisa dua kali lipat dari pertumbuhan ekonomi.
 (CNN Indonesia/Hesti Rika Pratiwi) |
"Bukan tidak boleh FTA. Tetapi kita siap tidak 'perang' dengan barang dia? Kita efisien tidak?" jelasnya.
Tutum mengungkapkan, Singapura hampir seluruh produk pertanian dan kebutuhan sehari-hari merupakan hasil impor karena memang memiliki keterbatasan lahan. Untuk mengkompensasinya, pemerintah fokus pada kegiatan perdagangan, keuangan, dan pariwisata.
"Kita bukannya tidak tahu apa yang perlu dilakukan, tetapi tidak ada yang kita kerjakan,"ujarnya.
Di tempat yang sama, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Berly Martawardaya menambahkan peningkatan daya saing memang menjadi pekerjaan rumah bagi Indonesia.
Tadinya, pemerintah berharap FTA di kawasan ASEAN bakal menarik minat investor ke Indonesia. Pasalnya, Indonesia merupakan pasar terbesar.
Namun demikian, jika daya saing Indonesia lebih rendah dibandingkan negara tetangga yang tercermin dari tingginya biaya produksi dan sulitnya pengurusan izin, investor bisa mengalihkan pabriknya ke negara lain dan menjadikan Indonesia sebagai pasar ekspor bebas tarif.
"Daripada mereka produksi mahal dan mengurus izin susah di Indonesia mereka tidak membuka pabrik di Indonesia tetapi ekspansi pabrik di Malaysia nanti baru dijual ke Indonesia," ujar Berly.
Karenanya, penting bagi pemerintah untuk meningkatkan daya saing. Hal itu bisa dilakukan melalui pembangunan infrastruktur untuk menekan biaya logistik maupun peningkatan kualitas sumber daya manusia.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK