Bantuan Tunai, Ibarat Minyak Angin untuk Penyakit Jantung

Jakarta, CNN Indonesia -- Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mengibaratkan program bantuan sosial, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat sangat miskin ibarat minyak angin untuk mengobati penyakit jantung. Artinya, program tersebut hanya mampu mendongkrak konsumsi jangka pendek, namun tidak untuk memperbaiki masalah jangka panjang.

"Kalau badan tidak enak, kadang kita tidak tahu penyebabnya, tetapi minimal kita harus menghilangkan pusing di kepala dengan cara pakai minyak angin. Tapi, kita lama-lama tahu ada yang tidak beres dalam tubuh kita, masak kita pakai minyak angin terus?," ujar Wakil Ketua Umum Tutum Rahanta dalam sebuah acara diskusi di Hotel Ibis-Harmoni Jakarta, Rabu (9/8).

Sebagai solusi jangka pendek, Tutum mengapreasiasi rencana percepatan penyaluran bantuan sosial. Apalagi, melihat konsumsi pada kuartal II 2017 hanya tumbuh tipis dibandingkan kuartal sebelumnya, yaitu dari 4,94 persen menjadi 4,95 persen secara tahunan.

Lihat juga: Belanja Online Masyarakat Indonesia Tembus Rp75 Triliun

Kendati demikian, pemerintah perlu mencari solusi jangka menengah dan panjang. Misalnya, dengan mengeluarkan program padat karya untuk menggenjot pendapatan masyarakat, dan menurunkan suku bunga perbankan agar biaya investasi menjadi lebih murah.

Tak kalah penting, lanjut Tutum, pemerintah juga harus hati-hati dalam mengkomunikasikan rencana kebijakan ekonomi. Jangan sampai menimbulkan kegaduhan dan ketakutan di kalangan konsumen dan produsen.

Ambil contoh, beberapa waktu lalu berhembus kabar Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak yang telah mengikuti amnesti pajak. Hal ini membuat konsumen dari kalangan menengah dan menengah ke atas menjadi menahan diri untuk konsumsi dan memilih menempatkan uangnya di perbankan.

"Jangan menakut-nakuti orang yang punya niat untuk belanja. Kalau ada kesalahan, lakukan saja pemeriksaan, tetapi dengan cara yang smart (pintar),” terangnya.

Tutum meyakini, hingga kini, masyarakat masih memiliki daya beli. Tinggal bagaimana daya beli itu digunakan untuk konsumsi. Apabila masyarakat masih takut untuk konsumsi, perlambatan pertumbuhan sektor ritel bisa berlanjut. 

Mengutip data survey lembaga AC Nielsen, konsumsi produk sehari-hari pada paruh pertama tahun ini hanya sebesar 3,7 persen. Padahal, rata-rata pertumbuhan sejak 2003 mencapai 11 persen setiap tahunnya.

Di tempat yang sama, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Berly Martawardaya juga menilai, BLT bisa menjadi solusi jangka pendek, tidak hanya untuk mendongkrak konsumsi masyarakat tetapi juga pemerintah.

Lihat juga: Kerek Daya Beli, Sri Mulyani Percepat Aliran Dana Bansos

"Belanja pemerintah yang sudah ditargetkan harus segera dicairkan baik di pusat dan daerah. Jangan ditahan," terang Berly.

Namun, senada dengan Tutum, ia melanjutkan, di tengah situasi perekonomian yang belum sepenuhnya pulih, pemerintah sebaiknya tidak mengeluarkan kebijakan yang menimbulkan kegaduhan di kalangan pelaku usaha dan konsumen.

Dalam jangka menengah dan panjang, pemerintah harus fokus pada upaya meningkatkan kemudahan usaha sehingga bisa menyerap tenaga kerja. Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, misalnya melalui pendidikan vokasi.