Paket Kebijakan ke-XVI Bentuk Satgas Pengawas Perizinan

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, Paket Kebijakan Ekonomi ke-XVI akan mengatur setiap kementerian dan lembaga untuk membentuk satuan tugas (satgas) pengawasan perizinan. Hal ini telah diungkapkan Darmin kepada Presiden Joko Widodo.

"Jadi, paket menugaskan kementerian dan lembaga membentuk satgas. Sehingga, ada yang tanggungjawab di pemerintahan. Itu harus selesai," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (14/8).

Lihat juga: Sektor Tambang Indonesia Terbaik Kedua Setelah India

Satgas nantinya juga harus dibentuk pemerintah daerah. Pembentukan ini bertujuan mengubah tata kerja dalam pengurusan izin. Selama ini, pemerintah hanya menyederhanakan proses pengeluaran izin tanpa ada pengawasan khusus pelaksanaannya.

Paket kebijakan ini ditujukan agar pemerintah pusat hingga daerah benar-benar mempermudah proses investasi di Indonesia. Sebab, Jokowi berulang kali menyampaikan, investasi menjadi salah satu kunci meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara.

"Jadi, kalau ada investasi masuk ke daerah, mereka mengawal sampai selesai. Ini akan ada laporan supaya kami tahu mana yang lambat," terang dia.

Lihat juga: BPS: Iklim Politik Jelang Pemilu Rentan Tahan Laju Investasi

Darmin menjelaskan, pemerintah berencana memberikan sanksi apabila dalam pelaksanaan di kementerian dan lembaga pusat serta daerah tak sesuai dengan paket kebijakan. Sanksi akan dituangkan dalam peraturan presiden.

"Nanti, kami cantumkan. Setiap bulan laporan harus ada. Kalau tidak selesai ya di situ," pungkasnya.