Menko Darmin: Utang Negara Menumpuk Sejak Pemerintahan Lama
CNN Indonesia
Senin, 24 Jul 2017 15:33 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Darmin Nasution mengungkapkan lonjakan utang pemerintah pusat dalam kurun waktu terakhir terjadi bukan tanpa alasan. Lonjakan jumlah utang yang dimiliki Indonesia terjadi akibat tingginya kebutuhan dana untuk melaksanakan program pembangunan infrastruktur di sejumlah wilayah.
Darmin juga mengatakan, besarnya jumlah total utang di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo juga merupakan akumulasi dari penarikan utang yang dilakukan oleh pemerintahan-pemerintahan sebelumnya.
Saat ini, utang yang diembang pemerintahan Jokowi secara total mencapai Rp3.706,52 triliun. Jumlah tersebut bertambah Rp1.102,52 triliun dari posisi akhir tahun 2014 yang mencapai Rp2.604 triliun.
"Utang negara ya memang nambah dengan adanya pembangunan-pembangunan infrastruktur yang cukup banyak. Utang pemerintah itu adalah akumulasi dari yang sudah ada selama ini," ujar Darmin di kantornya, Senin (24/7).
Tak hanya untuk keperluan membangun infrastruktur, penambahan utang juga dilakukan untuk membayar utang yang akan jatuh tempo.
Mengutip data Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Senin (24/7), total pembayaran cicilan utang pemerintah pada Januari-Juni 2017 adalah Rp 291,64 triliun, atau 56,68 persen dari yang dialokasikan pada APBN.
"Sebetulnya pemerintah tidak berbuat apa-apa pun utang pemerintah akan terus bertambah, karena jatuh temponya paling enggak itu mencapai Rp220 triliunan yang harus dibayar setiap tahun," lanjut Darmin.
Mantan Direktur Jenderal Pajak itu menyadari penambahan utang negara selalu menjadi isu yang sensitif di publik. Namun di sisi lain, utang diperlukan untuk menutup defisit anggaran belanja negara.
Ia mengatakan, hanya ada dua opsi yang bisa diambil pemerintah dalam kondisi saat ini. Menambah utang untuk membangun infrastuktur atau sebaliknya.
Oleh karena itu, menurutnya, masyarakat jangan hanya melihat bahwa penambahan utang sebagai sesuatu yang buruk, ia meyakini dampak positif dari penarikan utang akan banyak dirasakan pemerintahan saat ini.
"Lihat saja proyeknya. Sebenarnya kalau proyek infrastrukturnyanya jelas pasti dampaknya akan positif sekali untuk ekonomi," ujarnya.
Darmin juga mengatakan, besarnya jumlah total utang di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo juga merupakan akumulasi dari penarikan utang yang dilakukan oleh pemerintahan-pemerintahan sebelumnya.
Saat ini, utang yang diembang pemerintahan Jokowi secara total mencapai Rp3.706,52 triliun. Jumlah tersebut bertambah Rp1.102,52 triliun dari posisi akhir tahun 2014 yang mencapai Rp2.604 triliun.
"Utang negara ya memang nambah dengan adanya pembangunan-pembangunan infrastruktur yang cukup banyak. Utang pemerintah itu adalah akumulasi dari yang sudah ada selama ini," ujar Darmin di kantornya, Senin (24/7).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mengutip data Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Senin (24/7), total pembayaran cicilan utang pemerintah pada Januari-Juni 2017 adalah Rp 291,64 triliun, atau 56,68 persen dari yang dialokasikan pada APBN.
Mantan Direktur Jenderal Pajak itu menyadari penambahan utang negara selalu menjadi isu yang sensitif di publik. Namun di sisi lain, utang diperlukan untuk menutup defisit anggaran belanja negara.
Ia mengatakan, hanya ada dua opsi yang bisa diambil pemerintah dalam kondisi saat ini. Menambah utang untuk membangun infrastuktur atau sebaliknya.
Oleh karena itu, menurutnya, masyarakat jangan hanya melihat bahwa penambahan utang sebagai sesuatu yang buruk, ia meyakini dampak positif dari penarikan utang akan banyak dirasakan pemerintahan saat ini.
"Lihat saja proyeknya. Sebenarnya kalau proyek infrastrukturnyanya jelas pasti dampaknya akan positif sekali untuk ekonomi," ujarnya.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK