Pembiayaan LRT Jabodebek Dipastikan Tak Sedot APBN
Yuliyanna Fauzi | CNN Indonesia
Selasa, 15 Agu 2017 13:48 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI menyebut, pemerintah telah menelurkan aturan pembiayaan proyek kereta api ringan (Light Rapid Transit/LRT) Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (Jabodebek) menggunakan dana korporasi, sehingga tidak menyedot Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Surat dari Menteri Keuangan sudah keluar, yang memutuskan pembiayaan LRT menggunakan dana korporasi, bukan APBN. Artinya, dana dari sindikasi perbankan," ujar Direktur Logistik dan Pengembangan KAI Budi Noviantoro di Balai Yasa Manggarai, Selasa (15/8).
Kendati begitu, Budi menjelaskan, KAI sebagai perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tetap mendapatkan alokasi Penyertaan Modal Negara (PMN) dari APBN Perubahan 2017 untuk LRT Jabodebek yang telah diputuskan oleh pemerintah dan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Juli lalu, sebesar Rp2 triliun.
Namun, setelah masa konsesi LRT Jabodebek rampung, alokasi dana yang digunakan akan dikembalikan lagi ke pemerintah dan dimasukkan kembali ke APBN. "Nanti setelah konsesi habis itu dikembalikan ke pemerintah," terang Budi.
Di sisi lain, sambung Budi, KAI masih menanti beberapa surat lain dari Sri Mulyani, yaitu surat jaminan pembiayaan LRT Jabodebek untuk memperlancar sindikasi perbankan.
KAI berharap surat ini dapat segera diberikan, setidaknya di November 2017. Pasalnya, KAI menargetkan sindikasi perbankan bisa berlangsung di awal Desember.
"Diharapkan awal Desember itu kontraktornya akan KAI bayar. Karena kontraktor selama ini membiayai dulu, nanti dari dana perbankan cair ya kita bayar," jelas Budi.
Bersamaan dengan itu, KAI juga berharap agar surat pencairan PMN yang telah disetujui juga dapat segera diberikan. "Besok kita rapat di Kementerian Keuangan untuk memproses. Ini semua satu tim bergerak bersama dan ini harus berhasil," imbuh Budi.
Secara keseluruhan, KAI telah mendapat PMN sebanyak Rp4 triliun, yaitu Rp2 triliun dari APBNP 2017 dan Rp2 triliun lainnya dari pengalihan (realokasi) PMN yang semula ditujukan untuk pengadaan kereta api Trans Sumatera. Sedangkan di tahun depan, KAI akan mendapat tambahan PMN Rp3,6 triliun lagi untuk proyek LRT Jabodebek.
Di sisi lain, tak hanya berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, Budi mengatakan, KAI juga segera mengurus perjanjian dengan Kementerian Perhubungan untuk perjanjian sindikasi perbankan.
Untuk sindikasi perbankan, LRT Jabodebek akan mendapat kucuran dana dari bank pelat merah dan swasta. Dari BUMN, ada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI, dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI.
Sedangkan dari swasta, PT Bank Central Asia (BCA) menyatakan tertarik dan telah menyiapkan sekitar Rp2 triliun untuk proyek LRT Jabodebek. Selain BCA, Bank CIMB Niaga juga telah menyatakan tertarik memberikan pinjaman dengan bunga sebesar 8,25 persen, namun belum menyebutkan berapa alokasi pembiayaan yang disiapkan.
Secara total, anggaran LRT Jabodebek mencapai Rp27 triliun, yang terbagi atas Rp24 triliun untuk pengadaan prasarana dan Rp3 triliun lainnya untuk sarana. Sebagai kontraktor, PT Adhi Karya (Persero) Tbk dan KAI menanggung kebutuhan anggaran sebesar Rp9 triliun dan sisanya, Rp18 triliun oleh sindikasi perbankan. (gir)
"Surat dari Menteri Keuangan sudah keluar, yang memutuskan pembiayaan LRT menggunakan dana korporasi, bukan APBN. Artinya, dana dari sindikasi perbankan," ujar Direktur Logistik dan Pengembangan KAI Budi Noviantoro di Balai Yasa Manggarai, Selasa (15/8).
Kendati begitu, Budi menjelaskan, KAI sebagai perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tetap mendapatkan alokasi Penyertaan Modal Negara (PMN) dari APBN Perubahan 2017 untuk LRT Jabodebek yang telah diputuskan oleh pemerintah dan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Juli lalu, sebesar Rp2 triliun.
Namun, setelah masa konsesi LRT Jabodebek rampung, alokasi dana yang digunakan akan dikembalikan lagi ke pemerintah dan dimasukkan kembali ke APBN. "Nanti setelah konsesi habis itu dikembalikan ke pemerintah," terang Budi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
KAI berharap surat ini dapat segera diberikan, setidaknya di November 2017. Pasalnya, KAI menargetkan sindikasi perbankan bisa berlangsung di awal Desember.
Bersamaan dengan itu, KAI juga berharap agar surat pencairan PMN yang telah disetujui juga dapat segera diberikan. "Besok kita rapat di Kementerian Keuangan untuk memproses. Ini semua satu tim bergerak bersama dan ini harus berhasil," imbuh Budi.
Secara keseluruhan, KAI telah mendapat PMN sebanyak Rp4 triliun, yaitu Rp2 triliun dari APBNP 2017 dan Rp2 triliun lainnya dari pengalihan (realokasi) PMN yang semula ditujukan untuk pengadaan kereta api Trans Sumatera. Sedangkan di tahun depan, KAI akan mendapat tambahan PMN Rp3,6 triliun lagi untuk proyek LRT Jabodebek.
Di sisi lain, tak hanya berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, Budi mengatakan, KAI juga segera mengurus perjanjian dengan Kementerian Perhubungan untuk perjanjian sindikasi perbankan.
Untuk sindikasi perbankan, LRT Jabodebek akan mendapat kucuran dana dari bank pelat merah dan swasta. Dari BUMN, ada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI, dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI.
Sedangkan dari swasta, PT Bank Central Asia (BCA) menyatakan tertarik dan telah menyiapkan sekitar Rp2 triliun untuk proyek LRT Jabodebek. Selain BCA, Bank CIMB Niaga juga telah menyatakan tertarik memberikan pinjaman dengan bunga sebesar 8,25 persen, namun belum menyebutkan berapa alokasi pembiayaan yang disiapkan.
Secara total, anggaran LRT Jabodebek mencapai Rp27 triliun, yang terbagi atas Rp24 triliun untuk pengadaan prasarana dan Rp3 triliun lainnya untuk sarana. Sebagai kontraktor, PT Adhi Karya (Persero) Tbk dan KAI menanggung kebutuhan anggaran sebesar Rp9 triliun dan sisanya, Rp18 triliun oleh sindikasi perbankan. (gir)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK