2018, Sri Mulyani Anggarkan Dana Bansos di Kemensos

Jakarta, CNN Indonesia -- Guna mewujudkan pemberian bantuan sosial (bansos) yang lebih tepat sasaran, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang dipimpin Sri Mulyani Indrawati akan mengubah pemberian alokasi yang semula dari pos pengeluaran Kemenkeu menjadi langsung masuk ke pagu anggaran Kementerian Sosial (Kemensos).

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani menjelaskan, langkah ini diambil tak hanya agar bansos tepat sasaran, namun sekaligus memperkuat koordinasi pemberian bansos yang satu sistem, yaitu melalui Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) yang dilihat dari dokumen kependudukan dan perumahan.

"Nanti Kemensos akan lihat, dia salurkan dalam bentuk PBDT atau dalam beras (pemberian beras sejahtera atau rastra). Tapi yang salurkan langsung Kemensos," ujar Askolani di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jumat (18/8).

Lihat juga: Pemerintah Andalkan Dana Bansos Rp162 T Pangkas Kemiskinan

Askolani menambahkan, langkah ini menjadi kebijakan kedua, setelah mengubah skema pemberian bansos berupa rastra tunai menjadi non tunai.

"Harapannya agar bisa membantu (tercapainya target) gini ratio, daya beli (masyarakat kalangan bawah), bantu yang lebih efektif, itu yang difokuskan," imbuh Askolani.

Namun, di sisi lain, langkah ini membuat anggaran bansos dari sisi jumlah, yang mengalir ke pos subsidi pangan mengalami penurunan. Pasalnya, anggaran rastra juga masuk ke pos tersebut.

Sehingga, pada pos anggaran subsidi pangan mengalami penurunan jumlah, yang semula sebesar Rp19,8 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017 menjadi hanya tinggal Rp7,3 triliun di Rancangan APBN 2018.

"Iya ini turun karena rastra kan kami pindahkan ke (anggaran) Kemensos," terang Askolani.

Untuk tambahan anggaran rastra di tahun depan, disebut Askolani, akan bertambah sekitar Rp11 triliun sampai Rp12 triliun.

Sedangkan untuk tambahan anggaran Program Keluarga Harapan (PKH) yang juga disalurkan oleh Kemensos sekitar Rp5 triliun. Sebab, penerima PKH akan bertambah di tahun depan, dari semula enam juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menjadi 10 juta KPM.

Lihat juga: Menakar Kemampuan Anggaran Jokowi Pangkas Kemiskinan di 2018

Adapun penambahan anggaran bansos di tahun depan, dilakukan pemerintah untuk mencapai target penurunan jumlah penduduk miskin hanya sekitar 9,5 persen sampai 10 persen dari total penduduk Indonesia. Sedangkan saat ini, penduduk miskin berjumlah 27,77 juta orang atau sekitar 10,64 persen dari total penduduk Indonesia.

Sementara tingkat ketimpangan (gini ratio) diharapkan mampu turun menjadi 0,38 dari saat ini 0,384 dan tingkat pengangguran diharapkan mampu turun ke kisaran 5,0 persen sampai 5,3 persen dari realisasi saat ini di angka 5,4 persen.