Menko Luhut: Dua Tahun Lagi, Indonesia Bisa Swasembada Garam

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan optimistis Indonesia mencapai swasembada garam pada 2019 mendatang. Optimisme ini bukan isapan jempol mengingat luas lahan yang dimiliki PT Garam (Persero) yang lebih besar dari perkiraannya.

Luhut menjelaskan, lahan garam yang diinventarisasi perseroan tercatat 40 ribu hektare (ha) atau lebih luas dibanding pendataan sebelumnya, yaitu 30ribu ha. Bahkan, ada potensi yang lebih besar dari itu.

"Tadi soal swasembada, lebih cepat lagi kalau bisa tahun 2019. Jadi, luas lahan garam yang diiventarisasi ternyata ada 40 ribu ha. Lebih besar dari yang kami lihat," ujarnya ditemui di kantornya, Senin (28/8).

Lihat juga: Pemerintah Siap Beri Lahan Terlantar ke PT Garam

Agar lahan garam bisa semakin luas, pemerintah berharap, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) bisa segera menyelesaikan lahan-lahan yang belum selesai untuk segera ditangani. Dengan demikian, Indonesia tak perlu lagi impor garam demi memenuhi kebutuhannya, baik garam konsumsi maupun industri.

Menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan, produksi garam konsumsi mencapai 144 ribu ton pada tahun lalu. Sementara, permintaan garam konsumsi mencapai 750 ribu ton dan garam industri mencapai 3 juta ton. Artinya, ada defisit di kisaran 3,6 juta ton di tahun lalu.

"Masalah pertanahan akan kami selesaikan dulu. Lahan-lahan yang belum selesai ditangani akan ditangani," paparnya.

Lihat juga: Indonesia Sudah Impor Garam Sejak 1990 Silam

Sementara itu, Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) Budi Situmorang menjelaskan, saat ini, ATR tengah meminta PT Panggung Guna Ganda untuk menggarap garam di atas lahan berstatus Hak Guna Usaha seluas 3.720 ha di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Ia menyebutkan, perusahaan tersebut sudah terlampau lama tidak menggarap lahan tersebut. Untuk itu, pemerintah memberi waktu 30 hari kepada PT Panggung untuk bekerja sama dengan PT Garam demi memanfaatkan lahan tersebut.

Jika tidak, maka lahan tersebut akan dikembalikan ke pemerintah. "Kami sudah koordinasikan business to business dengan PT Garam. Berapa luas lahan yang dikelola, bergantung mereka," katanya. (bir)