Perpres Percepatan Berusaha Punya Dua Tahap
CNN Indonesia
Kamis, 31 Agu 2017 12:28 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyebut, Peraturan Presiden (Perpres) tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha akan memiliki dua tahap dan bakal diteken dalam waktu tiga hingga empat hari mendatang.
Ia menyatakan Perpres ini mengatur seluruh aturan perizinan dalam berusaha. Menurutnya, dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) hanya mengatur beberapa hal dan belum dapat menjangkau keseluruhan.
Nantinya, ia memastikan Perpres tersebut tidak tumpang tindih dengan regulasi sebelumnya di PTSP BKPM. PTSP di BKPM sendiri hanya mengurus 9 izin, sedangkan proses izin satu sektor bisa mencapai 147 proses.
"Setelah itu baru orang bisa berusaha, yang di BKPM ini hanya 9. Nah kalau 147 itu jauh lebih susah melaksanakannya," kata Darmin, Kamis (31/8).
Darmin menambahkan, aturan ini dibagikan dalam dua tahap. Pertama, tiap Kementerian/Lembaga (K/L) akan membentuk satuan tugas (satgas). Tak hanya oleh K/L, tiap provinsi, kabupaten/kota, serta nasional juga akan membentuk satgas.
"Satgas itu tingkatannya harus tinggi, K/L harus eselon I. Di tempat saya juga ada satgas nasional yang akan online dengan satgas yang ada," sambung Darmin.
Menurutnya, proses perizinan tahap I hanya akan memakan waktu bulanan dari sebelumnya yang mencapai tiga hingga lima tahun.
Tahap kedua, pemerintah akan melakukan evaluasi atas seluruh dasar hukum pelaksanaan proses perizinan yang berlaku, termasuk UMKM. Kemudian, masing-masing pihak akan menyederhanakan peraturan perizinan dengan menerbitkan aturan baru.
Kemudian, dalam tahap ini juga akan dilakukan penerapan sistem perizinan berusaha terintegrasi. Tahap kedua ini akan dilakukan dalam tahap pertama hingga Desember 2017.
Darmin menegaskan, aturan di BKPM dan Perpres akan diharmonisasikan. Namun, BKPM cenderung mengikuti isi Perpres percepatan berusaha tersebut.
Ia menyatakan Perpres ini mengatur seluruh aturan perizinan dalam berusaha. Menurutnya, dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) hanya mengatur beberapa hal dan belum dapat menjangkau keseluruhan.
Nantinya, ia memastikan Perpres tersebut tidak tumpang tindih dengan regulasi sebelumnya di PTSP BKPM. PTSP di BKPM sendiri hanya mengurus 9 izin, sedangkan proses izin satu sektor bisa mencapai 147 proses.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Setelah itu baru orang bisa berusaha, yang di BKPM ini hanya 9. Nah kalau 147 itu jauh lebih susah melaksanakannya," kata Darmin, Kamis (31/8).
Darmin menambahkan, aturan ini dibagikan dalam dua tahap. Pertama, tiap Kementerian/Lembaga (K/L) akan membentuk satuan tugas (satgas). Tak hanya oleh K/L, tiap provinsi, kabupaten/kota, serta nasional juga akan membentuk satgas.
Menurutnya, proses perizinan tahap I hanya akan memakan waktu bulanan dari sebelumnya yang mencapai tiga hingga lima tahun.
Tahap kedua, pemerintah akan melakukan evaluasi atas seluruh dasar hukum pelaksanaan proses perizinan yang berlaku, termasuk UMKM. Kemudian, masing-masing pihak akan menyederhanakan peraturan perizinan dengan menerbitkan aturan baru.
Kemudian, dalam tahap ini juga akan dilakukan penerapan sistem perizinan berusaha terintegrasi. Tahap kedua ini akan dilakukan dalam tahap pertama hingga Desember 2017.
Darmin menegaskan, aturan di BKPM dan Perpres akan diharmonisasikan. Namun, BKPM cenderung mengikuti isi Perpres percepatan berusaha tersebut.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK