Sri Mulyani Perintahkan Ditjen Pajak Temui Tere Liye
CNN Indonesia
Rabu, 06 Sep 2017 12:58 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan memerintahkan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) untuk menemui penulis buku Tere Liye.
Langkah itu dilakukan sebagai tanggapan atas keluhan pajak tinggi yang dibagi Tere melalui laman Facebook-nya Selasa (5/9) kemarin. Sayangnya, Sri Mulyani enggan memberi tanggapan lebih terkait keluhan Tere tersebut.
"Penulis nanti akan ditangani oleh Dirjen Pajak. Kita akan bertemu dengan penulis yang bersangkutan," ujar Sri Mulyani di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Rabu (6/9).
Sementara, pihak DJP masih enggan berkomentar saat dihubungi CNNIndonesia.com.
Sebelumnya, Tere membuat status di laman Facebook pribadinya yang berisi soal keluhan pajak tinggi dari pemerintah dan penerbit buku terhadap penulis.
Dalam hitungannya, penulis disebut menjadi pembayar pajak paling tinggi dibandingkan pekerjaan lainnya, seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS) hingga pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
"Penulis buku membayar pajak 24 kali dibanding pengusaha UMKM dan dua kali lebih dibanding profesi pekerjaan bebas," kata Tere.
Selain tarif pajak tinggi, ia juga mengeluhkan ketidakadilan pajak yang diterapkan pemerintah. Sebab, pajak penulis langsung ditarik oleh penerbit sehingga tidak bisa ditutupi.
Sedangkan, banyak pekerjaan bebas lain seperti, artis dan pengacara yang kerap menyembunyikan penghasilan dan tak menyetorkan pajak.
"Artis, pengusaha, lawyer, wah, itu sih mudah sekali untuk menyembunyikan berapa penghasilan sebenarnya. Penulis tidak bisa," imbuh Tere.
Tak hanya itu, ia juga mengaku kecewa lantaran sudah setahun mengadu keluhan ya ini ke DJP dan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), namun tak pernah ditanggapi.
"Apa hasilnya? Kosong saja. Bahkan surat-surat itu tiada yang membalas, dibiarkan begitu saja nampaknya," keluh Tere.
Alhasil, ia memilih untuk memutus kerja sama dengan dua penerbit buku, yaitu Gramedia Pustaka Utama dan Republika Penerbit per 31 Juli kemarin. Buku-buku karyanya hanya akan dijual sampai 31 Desember mendatang.
Langkah itu dilakukan sebagai tanggapan atas keluhan pajak tinggi yang dibagi Tere melalui laman Facebook-nya Selasa (5/9) kemarin. Sayangnya, Sri Mulyani enggan memberi tanggapan lebih terkait keluhan Tere tersebut.
"Penulis nanti akan ditangani oleh Dirjen Pajak. Kita akan bertemu dengan penulis yang bersangkutan," ujar Sri Mulyani di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Rabu (6/9).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara, pihak DJP masih enggan berkomentar saat dihubungi CNNIndonesia.com.
Sebelumnya, Tere membuat status di laman Facebook pribadinya yang berisi soal keluhan pajak tinggi dari pemerintah dan penerbit buku terhadap penulis.
"Penulis buku membayar pajak 24 kali dibanding pengusaha UMKM dan dua kali lebih dibanding profesi pekerjaan bebas," kata Tere.
Selain tarif pajak tinggi, ia juga mengeluhkan ketidakadilan pajak yang diterapkan pemerintah. Sebab, pajak penulis langsung ditarik oleh penerbit sehingga tidak bisa ditutupi.
Sedangkan, banyak pekerjaan bebas lain seperti, artis dan pengacara yang kerap menyembunyikan penghasilan dan tak menyetorkan pajak.
"Artis, pengusaha, lawyer, wah, itu sih mudah sekali untuk menyembunyikan berapa penghasilan sebenarnya. Penulis tidak bisa," imbuh Tere.
Tak hanya itu, ia juga mengaku kecewa lantaran sudah setahun mengadu keluhan ya ini ke DJP dan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), namun tak pernah ditanggapi.
"Apa hasilnya? Kosong saja. Bahkan surat-surat itu tiada yang membalas, dibiarkan begitu saja nampaknya," keluh Tere.
Alhasil, ia memilih untuk memutus kerja sama dengan dua penerbit buku, yaitu Gramedia Pustaka Utama dan Republika Penerbit per 31 Juli kemarin. Buku-buku karyanya hanya akan dijual sampai 31 Desember mendatang.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK