Kuartal IV, Pemerintah Lelang Semua Wilayah Panas Bumi
CNN Indonesia
Jumat, 08 Sep 2017 17:37 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan segera melelang enam Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) pada kuartal IV mendatang. Hal ini dilakukan setelah pemerintah merampungkan Peraturan Menteri ESDM yang mengatur teknis penawaran wilayah kerja panas bumi.
Direktur Jenderal Energi Baru dan Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Rida Mulyana menuturkan, rencananya aturan ini akan rampung akhir September mendatang. Adapun, aturan ini merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Tidak Langsung.
“Kami harap September sudah selesai Permennya, dan masih ada sisa Oktober, November, dan Desember untuk lakukan lelang,” ujar Rida ditemui di Kementerian ESDM, Jumat (8/9).
Namun sebelum aturan terbit, rencananya Kementerian ESDM akan memaparkan Peraturan Menteri tersebut di hadapan Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman. Ini dilakukan agar instansinya mendapat masukan lain sebelum benar-benar menelurkan kebijakan tersebut.
“Senin ini rencananya kami akan rapat dengan Kemenko Kemaritiman, supaya dapat gambaran kebijakannya nanti sebaiknya seperti apa. Tapi yang pasti, lelang tetap tahun ini,” ungkapnya.
Pemerintah memang berencana untuk melelang enam WKP yakni WKP Telaga Ranau dengan kapasitas 5 MW, WKP Sekincau dengan kapasitas 110 MW, WKP Oka Ile Ange berkapasitas 10 MW, Kapahiang dengan kapasitas 110 MW, Gerandong dengan kapasitas 55 MW, dan Pandan dengan kapasitas 40 MW. Namun, hingga saat ini, proses lelang tak kunjung dilaksanakan.
Menurut Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2016 hingga 2025, proporsi penyediaan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi berkontribusi sebesar 40,82 persen dari total pembangkit Energi Baru Terbarukan (EBT) sebesar 7.422 Megawatt (MW) di tahun 2025.
Sementara menurut data Kementerian ESDM, kapasitas terpasang PLTP hingga akhir tahun ini bisa mencapai 1.908,5 MW. Angka ini meningkat 26,09 persen dari posisi tahun lalu sebesar 1.513,5 MW.
Dengan melihat potensi panas bumi sebesar 29.544 MW, maka pemanfaatan panas bumi hinga akhir tahun nanti baru bisa mencapai 6,46 persen.
Direktur Jenderal Energi Baru dan Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Rida Mulyana menuturkan, rencananya aturan ini akan rampung akhir September mendatang. Adapun, aturan ini merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Tidak Langsung.
“Kami harap September sudah selesai Permennya, dan masih ada sisa Oktober, November, dan Desember untuk lakukan lelang,” ujar Rida ditemui di Kementerian ESDM, Jumat (8/9).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun sebelum aturan terbit, rencananya Kementerian ESDM akan memaparkan Peraturan Menteri tersebut di hadapan Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman. Ini dilakukan agar instansinya mendapat masukan lain sebelum benar-benar menelurkan kebijakan tersebut.
“Senin ini rencananya kami akan rapat dengan Kemenko Kemaritiman, supaya dapat gambaran kebijakannya nanti sebaiknya seperti apa. Tapi yang pasti, lelang tetap tahun ini,” ungkapnya.
Menurut Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2016 hingga 2025, proporsi penyediaan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi berkontribusi sebesar 40,82 persen dari total pembangkit Energi Baru Terbarukan (EBT) sebesar 7.422 Megawatt (MW) di tahun 2025.
Sementara menurut data Kementerian ESDM, kapasitas terpasang PLTP hingga akhir tahun ini bisa mencapai 1.908,5 MW. Angka ini meningkat 26,09 persen dari posisi tahun lalu sebesar 1.513,5 MW.
Dengan melihat potensi panas bumi sebesar 29.544 MW, maka pemanfaatan panas bumi hinga akhir tahun nanti baru bisa mencapai 6,46 persen.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK