Kemenkeu Akui Belum Terima Proposal Dana Ketahanan Energi

Rencana Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memungut Dana Ketahanan Energi nyatanya belum disampaikan kepada Kementerian Keuangan selaku bendahara negara.

Menteri Keuangan Bambang P.S Brodjonegoro mengatakan jajarannya belum menerima proposal mengenai skema penarikan Dana Ketahanan Energi yang rencananya ditetapkan Rp200 untuk setiap liter penjualan premium dan Rp300 per liter untuk solar.

"Kita (Kemenkeu) belum terima proposal dari ESDM, kita lihat bentuknya apa dulu, dicari yang terbaik berdasarkan apa kebutuhannya," ujar Bambang ditemui di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (28/12).

Menyusul masih belum ajegnya metode penarikan, Bambang bilang pihaknya pun memastikan belum dapat menentukan kemana dana tersebut akan ditampung. Meski begitu, ia menjelaskan bahwa ada kemungkinan dana tersebut bakal ditampung dan dikelola oleh Badan Layanan Umum (BLU) layaknya dana pungutan kelapa sawit (CPO Fund).

"Nanti kita lihat, bisa bentuk BLU atau masuk ke Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atau bisa yang lain. Tapi ya tunggu dulu, proposalnya belum lihat proposalnya, masih ngawang-ngawang," jelas Bambang.

Pilihan Redaksi Penerapan Dana Ketahanan Energi Masih Menunggu Aturan Terbaru Harga Solar Turun, Pemerintah Kaji Penurunan Tarif Angkutan Pemerintah Mulai Kaji Pengelola Dana Ketahanan Energi

Sebelumnya, Menteri ESDM Sudirman Said menjelaskan bahwa terhitung mulai 5 Januari 2016 harga jual per liter premium turun menjadi Rp6.950 dan solar Rp5.650. Akan tetapi, dengan adanya pungutan dana ketahanan energi harga premium akan turun ke posisi Rp7.150 per liter.

Sementara untuk prognosanya, mantan petinggi divisi pengadaan minyak PT Pertamina (Persero) atau Integrated Supply Chain (ISC) itu memperkirakan dana ketahanan energi akan terkumpul sekitar Rp15 triliun hingga Rp16 triliun dalam satu tahun.

Dana ini, kata Sudirman akan diperlakukan seperti uang negara pada umumnya, yakni disimpan oleh Kementerian Keuangan dengan otoritas penggunaan oleh Kementerian ESDM.