Jokowi 'Kejar' Kepala BPN soal Sertifikat 5 Juta Bidang Tanah

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo mengatakan dirinya terus mengejar Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil untuk bekerja memenuhi target sertifikasi tanah di seluruh daerah Indonesia.

Tahun ini, Menteri Sofyan diinstruksikan Jokowi untuk menyertifikasi lima juta bidang tanah. Sementara tahun depan meningkat menjadi tujuh juta bidang tanah.

Di jelang akhir kepemimpinan periode ini, Sofyan juga harus menyertifikasi sembilan juta bidang tanah.

Lihat juga: Jokowi Akui Sebidang Tanah di Jakarta Punya 4 Sertifikat

"Saya kejar terus Pak Menteri Kepala BPN, termasuk di Kanwil agar rakyat segera dapat sertifikat," ujar Jokowi di Lapangan Brigif, Cimahi, Senin (11/9).

Jokowi menekankan sengketa tanah menjadi permasalahan yang kerap ia temukan terutama ketika berkunjung ke daerah mulai dari Sabang sampai Merauke.

Warga kerap berkonflik dengan warga lainnya, perusahaan, dan pemerintah karena mereka tak memiliki sertifikat tanah.

Sertifikat merupakan hak hukum atas tanah yang dimiliki. Sehingga, pihak lain nantinya tak bisa mengklaim tanah yang mereka miliki.

Meski demikian, Jokowi berpendapat target yang diberikan kepada Menteri Sofyan masih kecil. Sebab, hingga kini, baru 46 juta dari 126 juta bidang tanah Indonesia yang baru bersertifikat.

Di Jawa Barat, hari ini, Jokowi menyaksikan pembagian 5.492 sertifikat. Berdasarkan laporan Menteri Sofyan, baru 32 persen bidang tanah di Jawa Barat yang sudah bersertifikat.

Namun, Sofyan menjanjikan tahun ini ia berupaya 100 persen akan bersertifikat tahun ini.

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) sebelumnya meminta pemerintah segera mendistribusikan lahan seluas 13.629 ha bagi warga di Jawa sebagai bagian dari Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA).

Lihat juga: Lahan Distribusi Dijamin Tak Diserobot Proyek Pemerintah

Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika menuturkan tahap pertama LPRA berada di Jawa, kemudian disusul di Bali, Sulawesi dan Sumatera. Dia menuturkan terdapat 40 lokasi wilayah non-hutan seluas 13.629 hektare yang telah siap di Jawa.

“Dari 40 lokasi itu rata-rata merupakan tanah terlantar, bekas HGU dan HGB,” kata Dewi dalam rilis yang dikutip CNNIndonesia.com, Senin (28/8). “Kami berharap pemerintah dapat mempercepat pelaksanaan Reforma Agraria.”

Pemerintah sendiri membentuk tim Reforma Agraria yang dibagi ke dalam tiga kelompok kerja (Pokja). Pokja II, misalnya, bertanggung jawab untuk redistribusi dan sertifikasi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang diketuai Kementerian ATR/BPN. (asa)