Pembiayaan untuk RAPBN 2018 Minus Rp15,5 Triliun
CNN Indonesia
Selasa, 12 Sep 2017 06:39 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah akan berutang Rp399,2 triliun sesuai Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018. Adapun, pagu utang tersebut turun 13,46 persen dibandingkan APBNP 2017, yakni Rp461,34 triliun.
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Robert Pakpahan menuturkan, sebagian besar pinjaman ini masih didatangkan dari Surat Berharga Negara (SBN) dengan angka Rp414,7 triliun. Sementara untuk pinjaman lainnya, pemerintah menarik pinjaman sebesar Rp5 triliun.
Namun, di waktu yang bersamaan, pemerintah harus membayar pokok pinjaman sebesar Rp71,5 triliun. Artinya, di luar SBN, pemerintah membayar utang pokok lebih besar apabila dibandingkan menarik pinjaman tersebut.
“Sehingga, bisa dibilang pinjaman yang bersifat untuk RAPBN di luar SBN mengalami minus Rp15,5 triliun,” ujar Robert di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senin (11/9).
Lebih rinci ia menjelaskan, pembiayaan internasional diparok mencapai Rp51,5 triliun dengan pembayaran cicilan pokok Rp70,1 triliun. Dari angka tersebut, pinjaman tunai tercatat Rp13,5 triliun dan pinjaman proyek sebesar Rp38 triliun.
Adapun rencananya, seluruh pembiayaan ini akan dialokasikan bagi lima kementerian dan lembaga yang akan mendapatkan jatah pinjaman terbesar, seperti pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista) oleh Kementrian Pertahanan sebesar Rp11,7 triliun dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebesar Rp6,4 triliun.
“Sementara itu, tiga lembaga lain yang mendapatkan jatah pembiayaan internasional adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Ristek dan Teknologi dan Perguruan Tinggi. Semua itu akan dibiayai dengan pinjaman luar negeri,” imbuh Robert.
Dari dalam negeri, pemerintah akan menarik pinjaman sebesar Rp4,5 triliun dengan pembayaran pokok pinjaman sebesar Rp1,4 triliun. Rencananya, pinjaman ini akan ditarik dari bank BUMN dan juga bank Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Pinjaman ini bersifat on lending atau nantinya akan diteruskan kepada beberapa proyek BUMN dan BUMD. Jika tidak ada aral melintang, akan ada 25 proyek yang akan dibiayai dengan skema ini.
“Jadi total pembiayaan dalam negeri secara netto masih Rp3,13 triliun,” pungkasnya.
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Robert Pakpahan menuturkan, sebagian besar pinjaman ini masih didatangkan dari Surat Berharga Negara (SBN) dengan angka Rp414,7 triliun. Sementara untuk pinjaman lainnya, pemerintah menarik pinjaman sebesar Rp5 triliun.
Namun, di waktu yang bersamaan, pemerintah harus membayar pokok pinjaman sebesar Rp71,5 triliun. Artinya, di luar SBN, pemerintah membayar utang pokok lebih besar apabila dibandingkan menarik pinjaman tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lebih rinci ia menjelaskan, pembiayaan internasional diparok mencapai Rp51,5 triliun dengan pembayaran cicilan pokok Rp70,1 triliun. Dari angka tersebut, pinjaman tunai tercatat Rp13,5 triliun dan pinjaman proyek sebesar Rp38 triliun.
“Sementara itu, tiga lembaga lain yang mendapatkan jatah pembiayaan internasional adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Ristek dan Teknologi dan Perguruan Tinggi. Semua itu akan dibiayai dengan pinjaman luar negeri,” imbuh Robert.
Pinjaman ini bersifat on lending atau nantinya akan diteruskan kepada beberapa proyek BUMN dan BUMD. Jika tidak ada aral melintang, akan ada 25 proyek yang akan dibiayai dengan skema ini.
“Jadi total pembiayaan dalam negeri secara netto masih Rp3,13 triliun,” pungkasnya.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK