DPR Tagih Realisasi Cukai Plastik ke Pemerintah

Jakarta, CNN Indonesia -- Dewan Perwakilan Daerah (DPR) menagih realisasi penerimaan dari ekstensifikasi cukai kepada pemerintah. Sebab, hingga Agustus 2017, belum ada penerimaan cukai dari kemasan plastik yang ditargetkan pemerintah.

Padahal, menurut Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Anna Mu'awanah, kebijakan ekstensifikasi cukai tersebut telah disetujui secara politik setelah melalui 11 kali Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI dan Badan Anggaran (Banggar).

Selain itu, target penerimaan cukai plastik sebesar Rp1,6 triliun telah dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017.

Lihat juga: Perusahaan Tambang Tunggak Penerimaan Negara Rp3,2 Triliun

"Sekarang sudah mau bicara APBN 2018, tapi belum ada juga (hasil penerimaan ekstensifikasi cukai). Bu Ani (Menteri Keuangan Sri Mulyani), tolonglah apa yang menjadi keputusan kita di rapat Banggar dan Komisi dilaksanakan," ujar Anna dalam RDP dengan pemerintah, Kamis (7/9).

Senada dengan Anna, Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Wilgo Zainar juga menagih janji ekstensifikasi cukai pemerintah. Toh, kebutuhan belanja pemerintah meningkat setiap tahunnya. Sedangkan, dari sisi penerimaan justru seret lantaran penerimaan pajak masih mendapatkan berbagai kendala.

Untuk itu, dibutuhkan sumber penerimaan baru selain pajak yang mampu menopang kebutuhan APBN. Salah satunya, bisa dari cukai plastik yang telah disepakati untuk dikejar mulai tahun ini.

"Sekarang cukai masih dari dua, yaitu rokok dan minuman beralkohol (minol). Kami juga sepakati tambah cukai plastik. Ini diharapkan bisa dipenuhi," kata Willgo. 

Bahkan, Willgo meminta pemerintah segera menambah kembali target ekstensifikasi cukai di tahun depan, di mana ia mengusulkan agar pemerintah bisa mengenakan cukai pada makanan berbahan pengawet.

Lihat juga: Penerimaan Cukai Berpotensi Menguap Rp495 Miliar

"Kami harap, ekstensifikasi lainnya adalah makanan berpengawet yang merusak kesehatan," pungkasnya.

Adapun dalam APBN 2017, pemerintah menargetkan penerimaan cukai sebesar Rp157,15 triliun. Namun, target tersebut kemudian diturunkan menjadi Rp153,16 triliun pada APBN Perubahan 2017. Sedangkan, sepanjang Januari-Juli 2017 baru mencapai Rp78,7 triliun atau 51,3 persen dari target APBNP 2017.

Sementara pada Rancangan APBN 2018, pemerintah menargetkan mampu meraup penerimaan cukai mencapai  Rp155,4 triliun atau naik tipis 1,46 persen dari target APBNP 2017. (bir)