Menkeu Minta Hotel di Bali Naikkan Harga Jelang IMF-WB 2018

CNN Indonesia
Selasa, 12 Sep 2017 18:30 WIB
Rapat tahunan Dana Moneter Internasional-Bank Dunia 2018 di Bali yang menghabiskan anggaran bombastis dinilai tak akan percuma bagi perekonomian.
Rapat tahunan Dana Moneter Internasional-Bank Dunia 2018 di Bali yang menghabiskan anggaran bombastis dinilai tak akan percuma bagi perekonomian. (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay).
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan perhelatan rapat tahunan Organisasi Dana Moneter Internasional-Bank Dunia atau IMF-WB 2018 di Bali yang menghabiskan anggaran besar tak akan percuma bagi perekonomian.

Pasalnya, kunjungan delegasi IMF-WB 2018 akan memberi gairah pada perekonomian nasional, yakni melalui sektor perhotelan dan restoran di Pulau Dewata.

"Oktober itu low season, bahkan hotel-hotel mau tawarkan kamar hotel dengan diskon. Saya malah katakan, jangan dikasih diskon, malah kalau bisa dinaikkan sedikit," ujar Sri Mulyani di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Selasa (12/9).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT


Selain mendorong kinerja sektor perhotelan dan restoran, Sri Mulyani menjamin perhelatan IMF WB 2018 akan pula mengerek pertumbuhan sektor pariwisata.

"Pemerintah juga akan mempromosikan destinasi wisata. Ada pula sekitar lima acara atau rapat yang terjadi selama waktu yang padat itu," katanya.

Hal ini menjawab keluhan dari beberapa Anggota Komisi XI DPR kepada Sri Mulyani. Wakil rakyat menilai besarnya anggaran untuk perhelatan IMF WB 2018 merupakan hal yang kurang penting dan tak memberi dampak langsung kepada masyarakat.

"Anggarannya sampai Rp810,17 miliar. Bukankah peserta IMF itu tidak ditanggung oleh pemerintah?" kata Anggota Komisi XI DPR dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Elviana.


Elviana juga membandingkan besaran dana acara IMF dengan program pendidikan dan latihan (Diklat) untuk Kepala Desa. Anggaran dana desa dianggap terlalu kecil, yakni hanya Rp17,5 miliar, padahal diklat sangat diperlukan di tengah minimnya program dari pemerintah pusat.

Dia menilai mutu sumber daya manusia (SDM) yang minim membuat penggunaan dana desa sering tak optimal. Pada akhirnya, masyarakat desa tak merasakan aliran dana tersebut.

"Ada dana yang menonjol tapi tidak memberi efek langsung dan menyentuh masyarakat, sedangkan yang menyentuh langsung hanya dianggarkan Rp17,5 miliar, tapi yang tidak berdampak langsung justru sampai Rp810,17 miliar," imbuhnya.
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER