Indeks Demokrasi Jakarta Turun Terendah Karena Pilkada
CNN Indonesia
Kamis, 14 Sep 2017 14:45 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, indeks demokrasi DKI Jakarta anjlok paling dalam dibandingkan 33 provinsi lainnya. Tercatat, indeks melorot 14,47 poin menjadi 70,85 dari tahun lalu di angka 85,32.
"Tahun 2015, penurunan indeks demokrasi terjadi di Papua. Untuk tahun 2016, justru di DKI Jakarta," ujar Kepala BPS Suhariyanto saat merilis Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2016, Kamis (14/9).
Dalam kesempatan yang sama, Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syarif Hidayat menilai, pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (pilkada) serempak pada tahun lalu menjadi biang kerok penurunan indeks demokrasi di DKI Jakarta.
"Isu yang diduga adalah dinamika politik, antara lain pelaksanaan pilkada. Implikasinya terlihat pada penurunan skor indikator kebebasan sipil," kata Syarif.
Secara rinci, indikator kebebasan sipil Jakarta turun dari 89,64 menjadi 81,11 pada tahun lalu. "Hal itu ditangkap pada aspek variabel kebebasan berkumpul dan berserikat," terangnya.
Berdasarkan data Dewan Ahli IDI, variabel kebebasan berkumpul dan berserikat Jakarta masih di angka 100 persen pada tahun 2015. Namun, pada tahun lalu terpuruk di angka 5,65. Artinya, terjadi penurunan sebanyak 94,35 poin.
Sedangkan, dua indikator lain juga turut melorot, yaitu indikator hak-hak politik dari 83,19 menjadi 67,54 dan indikator lembaga-lembaga demokrasi dari 83,26 menjadi 63,19.
Syarif melihat, indeks demokrasi di DKI Jakarta dan secara nasional masih akan mendapat pengaruh dari pelaksanaan pilkada serentak pada tahun depan dan pemilihan presiden (pilpres) pada 2019 mendatang.
Ia menilai, meski tahun depan DKI Jakarta tak menyelenggarakan pilkada, namun tensi panas jelang pilpres terpusat di ibukota.
Selain DKI Jakarta, provinsi lain yang indeks demokrasinya melemah terdalam adalah Sumatera Barat turun hingga 13,05 poin menjadi 54,41 dan Kalimantan Timur 7,6 poin menjadi 73,64.
Sementara daerah yang mengalami peningkatan kualitas demokrasi adalah Maluku yang naik 12,3 poin, Maluku Utara 11,74 poin, dan Bangka Belitung 10,69 poin.
"Tahun 2015, penurunan indeks demokrasi terjadi di Papua. Untuk tahun 2016, justru di DKI Jakarta," ujar Kepala BPS Suhariyanto saat merilis Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2016, Kamis (14/9).
Dalam kesempatan yang sama, Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syarif Hidayat menilai, pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (pilkada) serempak pada tahun lalu menjadi biang kerok penurunan indeks demokrasi di DKI Jakarta.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Isu yang diduga adalah dinamika politik, antara lain pelaksanaan pilkada. Implikasinya terlihat pada penurunan skor indikator kebebasan sipil," kata Syarif.
Secara rinci, indikator kebebasan sipil Jakarta turun dari 89,64 menjadi 81,11 pada tahun lalu. "Hal itu ditangkap pada aspek variabel kebebasan berkumpul dan berserikat," terangnya.
Sedangkan, dua indikator lain juga turut melorot, yaitu indikator hak-hak politik dari 83,19 menjadi 67,54 dan indikator lembaga-lembaga demokrasi dari 83,26 menjadi 63,19.
Syarif melihat, indeks demokrasi di DKI Jakarta dan secara nasional masih akan mendapat pengaruh dari pelaksanaan pilkada serentak pada tahun depan dan pemilihan presiden (pilpres) pada 2019 mendatang.
Lihat juga:Jokowi Minta Kiai Ikut Kawal Tahun Politik |
Ia menilai, meski tahun depan DKI Jakarta tak menyelenggarakan pilkada, namun tensi panas jelang pilpres terpusat di ibukota.
Selain DKI Jakarta, provinsi lain yang indeks demokrasinya melemah terdalam adalah Sumatera Barat turun hingga 13,05 poin menjadi 54,41 dan Kalimantan Timur 7,6 poin menjadi 73,64.
Sementara daerah yang mengalami peningkatan kualitas demokrasi adalah Maluku yang naik 12,3 poin, Maluku Utara 11,74 poin, dan Bangka Belitung 10,69 poin.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK