BPS Diminta Samakan Formula Hitungan Konsumsi Pemerintah

Yuliyanna Fauzi, CNN Indonesia | Jumat, 11/08/2017 08:46 WIB
BPS Diminta Samakan Formula Hitungan Konsumsi Pemerintah Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (BKF Kemenkeu) beralasan, porsi pengeluaran sebenarnya masih sesuai dengan apa yang ditargetkan pemerintah. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono).
Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (BKF Kemenkeu) mengusulkan agar kementeriannya dan Badan Pusat Statistik (BPS) bisa menyamakan persepsi dalam menakar pertumbuhan dan kontribusi konsumsi pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi. Utamanya, yang diperoleh berdasarkan realisasi belanja negara.

Kepala BKF Kemenkeu Suahasil Nazara mengatakan, realisasi belanja pemerintah memang menurun pada kuartal II 2017 lalu karena dipengaruhi oleh sejumlah hal, seperti penghematan anggaran dan pergeseran pencairan gaji ke-13.

Namun, ia menuturkan, porsi pengeluaran sebenarnya masih sesuai dengan apa yang ditargetkan pemerintah. "Normal sesuai porsi, sesuai yang sudah kami rencanakan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017," tutur Suahasil di Kemenkeu, Kamis (10/8).


Dengan pengeluaran yang normal sesuai porsi, seharusnya pertumbuhan konsumsi pemerintah tak turun sejauh itu. Apalagi, sampai terkontraksi minus 1,93 persen, dibandingkan kuartal I 2017 yang masih naik sebesar 2,68 persen dan kuartal II 2016 sebesar 6,23 persen.

"Bagaimana sih BPS menghitung konsumsi pemerintah itu? Dari elemen yang mana? Kan pengeluaran di APBN semua. Yang mana yang dianggap konsumsi pemerintah turun? Pasti belanja pegawai, belanja barang, terus kemudian pembayaran untuk dijalankan pemerintahan. Nah, BPS kemudian tangkap data itu dan hitung konsumsi pemerintah," terang Suahasil.

Sementara, pos perhitungan belanja oleh Kemenkeu terbagi atas pos-pos yang lebih luas. "Kalau pengeluaran pemerintah ada belanja pegawai sekian, belanja barang sekian, belanja K/L sekian. Kami kan atur APBN menurut model seperti itu," katanya.

Namun begitu, Suahasil ingin agar persamaan persepsi ini tak dianggap negatif, melainkan sebagai bentuk koordinasi yang lebih kuat antar pemerintah untuk mencatat laju pertumbuhan ekonomi.