BCA Tunggu Aturan BI Soal Biaya Top Up Kartu Flazz
CNN Indonesia
Selasa, 19 Sep 2017 13:42 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- PT Bank Central Asia Tbk (BCA) juga bakal mengkaji rencana pengenaan biaya isi ulang (top up) uang elektronik. Rencananya, hingga aturan diterbitkan oleh Bank Indonesia, manajemen akan menggratiskan biaya layanan top up.
Direktur Utama BCA Jahja Setiaatmadja mengungkapkan perusahaan bakal mengikuti langkah yang diambil oleh bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pembatalan rencana penarikan biaya top up telah lebih dulu diumumkan oleh empat bank pelat merah.
"Sama saja deh [dengan bank BUMN]," tutur Jahja melalui pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Selasa (19/9).
Rencana pengenaan biaya top up dilatarbelakangi oleh keinginan Bank Indonesia dan industri perbankan untuk mengembangkan dan memelihara infrastruktur uang elektronik. Misalnya, untuk pengembangan infrastruktur pembayaran jalan tol tanpa kendaraan harus berhenti (multi-lane free flow).
Mengingat rencana pengenaan biaya top up dibatalkan, perseroan bakal mengkaji kembali rencana pengembangan infrastruktur uang elektronik. Sampai saat ini, BCA telah menerbitkan sekitar 12 juta keping uang elektronik yang dikenal dengan nama Flazz.
"Kalau ke depannya mesti lihat kondisi lagi," ujarnya.
Sebelumnya, Direktur BCA Santoso mengungkapkan biaya top up diperlukan bank untuk menjaga sistem pembayaran uang elektronik. Selain itu, Santoso juga yakin biaya top up tidak akan menekan minat nasabah untuk bertransaksi secara non-tunai karena menganggap rencana biaya top up di kisaran Rp1. 500 hingga Rp2.000 per transaksi tidak memberatkan nasabah.
"[Biaya] parkir saja sekarang berapa?" ujar Santoso beberapa waktu lalu.
Seperti diberitakan sebelumnya, empat bank pelat merah memutuskan untuk membatalkan rencana pengenaan biaya top up. Namun, rencana itu bisa saja jalan kembali jika bank sentral menerbitkan aturan terkait pengenaan biaya top up.
Dikutip dari Antara, Jahja menjelaskan, perseroan mengalokasikan dana untuk e-money BCA, Flazz, sebesar Rp80 miliar setiap tahunnya. Dana tersebut termasuk untuk pemeliharaan (maintenance) mesin EDC atau Electronic Data Capture.
Namun demikian, lanjut Jahja, perseroan tidak akan serta merta mematok biaya top up. Perseroan akan tetap mempertimbangkan kepentingan nasabah, namun tak menutup kemungkinan membebankan biaya isi ulang e-money ke nasabah.
"Endapan dana kami cuma ada Rp200 miliar. Kalau spread enam persen, setahun berarti cuma Rp15 miliar. Jadi, Rp80 miliar kurang Rp15 miliar, kami tekor Rp65 miliar. Tapi, kalau memang untuk pelayanan masyarakat kami diminta free (gratis), ya kami free lah," terang Jahja.
Sebelumnya, empat bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tergabung dalam Himbara memutuskan tidak memungut biaya pengisian saldo uang elektronik. Himbara akan lebih mengarahkan isi saldo melalui pemanfaatan teknologi.
Empat bank Himbara yang juga menjadi pemain dalam industri uang elektronik, yakni PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, termasuk PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
Kalangan industri perbankan sebelumnya mengusulkan kepada Bank Indonesia (BI) agar biaya isi saldo uang elektronik dikenakan sebesar Rp1.500 hingga Rp2.000 setiap isi saldo.
Sebelum pro-kontra wacana pengenaan biaya isi saldo uang elektronik, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo mengatakan, peraturan untuk biaya isi saldo uang elektronik akan terbit akhir September 2017.
Agus menjelaskan, BI membolehkan perbankan memungut biaya isi saldo uang elektronik karena mempertimbangkan kebutuhan perbankan akan biaya investasi dalam membangun infrastruktur penyediaan e-money, layanan teknologi, dan juga pemeliharaannya.
Direktur Utama BCA Jahja Setiaatmadja mengungkapkan perusahaan bakal mengikuti langkah yang diambil oleh bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pembatalan rencana penarikan biaya top up telah lebih dulu diumumkan oleh empat bank pelat merah.
"Sama saja deh [dengan bank BUMN]," tutur Jahja melalui pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Selasa (19/9).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mengingat rencana pengenaan biaya top up dibatalkan, perseroan bakal mengkaji kembali rencana pengembangan infrastruktur uang elektronik. Sampai saat ini, BCA telah menerbitkan sekitar 12 juta keping uang elektronik yang dikenal dengan nama Flazz.
Sebelumnya, Direktur BCA Santoso mengungkapkan biaya top up diperlukan bank untuk menjaga sistem pembayaran uang elektronik. Selain itu, Santoso juga yakin biaya top up tidak akan menekan minat nasabah untuk bertransaksi secara non-tunai karena menganggap rencana biaya top up di kisaran Rp1. 500 hingga Rp2.000 per transaksi tidak memberatkan nasabah.
"[Biaya] parkir saja sekarang berapa?" ujar Santoso beberapa waktu lalu.
Seperti diberitakan sebelumnya, empat bank pelat merah memutuskan untuk membatalkan rencana pengenaan biaya top up. Namun, rencana itu bisa saja jalan kembali jika bank sentral menerbitkan aturan terkait pengenaan biaya top up.
Dikutip dari Antara, Jahja menjelaskan, perseroan mengalokasikan dana untuk e-money BCA, Flazz, sebesar Rp80 miliar setiap tahunnya. Dana tersebut termasuk untuk pemeliharaan (maintenance) mesin EDC atau Electronic Data Capture.
Namun demikian, lanjut Jahja, perseroan tidak akan serta merta mematok biaya top up. Perseroan akan tetap mempertimbangkan kepentingan nasabah, namun tak menutup kemungkinan membebankan biaya isi ulang e-money ke nasabah.
"Endapan dana kami cuma ada Rp200 miliar. Kalau spread enam persen, setahun berarti cuma Rp15 miliar. Jadi, Rp80 miliar kurang Rp15 miliar, kami tekor Rp65 miliar. Tapi, kalau memang untuk pelayanan masyarakat kami diminta free (gratis), ya kami free lah," terang Jahja.
Sebelumnya, empat bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tergabung dalam Himbara memutuskan tidak memungut biaya pengisian saldo uang elektronik. Himbara akan lebih mengarahkan isi saldo melalui pemanfaatan teknologi.
Empat bank Himbara yang juga menjadi pemain dalam industri uang elektronik, yakni PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, termasuk PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
Kalangan industri perbankan sebelumnya mengusulkan kepada Bank Indonesia (BI) agar biaya isi saldo uang elektronik dikenakan sebesar Rp1.500 hingga Rp2.000 setiap isi saldo.
Sebelum pro-kontra wacana pengenaan biaya isi saldo uang elektronik, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo mengatakan, peraturan untuk biaya isi saldo uang elektronik akan terbit akhir September 2017.
Agus menjelaskan, BI membolehkan perbankan memungut biaya isi saldo uang elektronik karena mempertimbangkan kebutuhan perbankan akan biaya investasi dalam membangun infrastruktur penyediaan e-money, layanan teknologi, dan juga pemeliharaannya.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK