Gubernur BI Beberkan Tiga Masalah Hambat Stabilitas Ekonomi
CNN Indonesia
Rabu, 20 Sep 2017 20:40 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Bank Indonesia menilai terdapat tiga persoalan struktural yang selama ini menghambat pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional, sehingga perlu segera diatasi.
Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus D.W. Martowardojo menyebutkan, ketiga permasalahan struktural itu antara lain, neraca perdagangan yang rentan, infrastruktur dasar penopang industri yang belum mumpuni, serta melemahnya neraca jasa.
"Neraca perdagangan di Indonesia masih lemah. Kita terlalu mengandalkan ekspor barang mentah." ungkapnya dalam sebuah orasi memperingati Dies Natalis Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), Rabu (20/9).
Selain itu, sambungnya, infrastruktur industrialisasi di Indonesia masih minim sehingga mempengaruhi sektor pengolahan. Pada akhirnya, industri terpaksa harus mengimpor barang modal. Dampaknya, kinerja neraca perdagangan dan iklim investasi mengalami cedera.
Faktor lain yang menghambat pertumbuhan ekonomi ialah faktor neraca jasa, khususnya di bidang transportasi. Ia menjelaskan, kegiatan ekspor-impor di Indonesia selama ini masih menggunakan jasa transportasi milik asing. Hal itu menimbulkan defisit transaksi berjalan.
"Hanya Indonesia yang transaksi berjalannya defisit," pungkas Gubernur BI tersebut.
Tak hanya itu, pendapatan pajak serta rasio pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) yang kurang memuaskan menyebabkan pendapatan negara minim. Alhasil, neraca pendapatan juga mengalami defisit.
Mantan Menteri keuangan itu memaparkan kebijakan fiskal, moneter, dan makroprudensial merupakan tiga komponen utama yang mampu mendongkrak pertumbuhan sekaligus menjaga stabilitas ekonomi.
"Kebijakan Bank Indonesia itu adalah menjaga kestabilan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang kuat, seimbang, dan inklusif." ucapnya.
Jika rupiah bergerak stabil, maka pertumbuhan ekonomi dan pembangunan niscaya dapat terus terjadi secara berkesinambungan.
Kebijakan moneter yang diterbitkan bank sentral berfungsi menjaga lonjakan inflasi. Kebijakan lain yang ditawarkan BI melalui bauran kebijakan tersebut adalah kebijakan fiskal. Sementara itu, kebijakan makroprudensial berfungsi untuk mengantisipasi risiko keuangan sistemik dan menjaga kredit lebih seimbang.
Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus D.W. Martowardojo menyebutkan, ketiga permasalahan struktural itu antara lain, neraca perdagangan yang rentan, infrastruktur dasar penopang industri yang belum mumpuni, serta melemahnya neraca jasa.
"Neraca perdagangan di Indonesia masih lemah. Kita terlalu mengandalkan ekspor barang mentah." ungkapnya dalam sebuah orasi memperingati Dies Natalis Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), Rabu (20/9).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, sambungnya, infrastruktur industrialisasi di Indonesia masih minim sehingga mempengaruhi sektor pengolahan. Pada akhirnya, industri terpaksa harus mengimpor barang modal. Dampaknya, kinerja neraca perdagangan dan iklim investasi mengalami cedera.
Faktor lain yang menghambat pertumbuhan ekonomi ialah faktor neraca jasa, khususnya di bidang transportasi. Ia menjelaskan, kegiatan ekspor-impor di Indonesia selama ini masih menggunakan jasa transportasi milik asing. Hal itu menimbulkan defisit transaksi berjalan.
Lihat juga:Bank Syariah Lirik Kolaborasi dengan Fintech |
Tak hanya itu, pendapatan pajak serta rasio pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) yang kurang memuaskan menyebabkan pendapatan negara minim. Alhasil, neraca pendapatan juga mengalami defisit.
Mantan Menteri keuangan itu memaparkan kebijakan fiskal, moneter, dan makroprudensial merupakan tiga komponen utama yang mampu mendongkrak pertumbuhan sekaligus menjaga stabilitas ekonomi.
"Kebijakan Bank Indonesia itu adalah menjaga kestabilan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang kuat, seimbang, dan inklusif." ucapnya.
Jika rupiah bergerak stabil, maka pertumbuhan ekonomi dan pembangunan niscaya dapat terus terjadi secara berkesinambungan.
Kebijakan moneter yang diterbitkan bank sentral berfungsi menjaga lonjakan inflasi. Kebijakan lain yang ditawarkan BI melalui bauran kebijakan tersebut adalah kebijakan fiskal. Sementara itu, kebijakan makroprudensial berfungsi untuk mengantisipasi risiko keuangan sistemik dan menjaga kredit lebih seimbang.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK