Biaya Transaksi Kartu Debit Dipatok Maksimal 1 Persen

Safyra Primadhyta, CNN Indonesia | Rabu, 27/09/2017 10:42 WIB
Bank Indonesia membagi dua skema harga, yaitu untuk transaksi menggunakan kartu dan kanal pembayaran bank yang sama, atau yang berbeda bank. Bank Indonesia membagi dua skema harga, yaitu untuk transaksi menggunakan kartu dan kanal pembayaran bank yang sama, atau yang berbeda bank. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Bank Indonesia (BI) menetapkan biaya yang dikenakan bank kepada toko (merchant discount rate/MDR) untuk transaksi kartu debit, maksimal 1 persen.

Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/10/PADG/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional yang diteken Gubernur BI Agus Martowardojo pada 20 September 2017 lalu.

Dalam aturan itu, BI membagi dua skema harga. Pertama, MDR untuk transaksi menggunakan kartu dan kanal pembayaran bank yang sama (on us). Kedua, MDR untuk transaksi menggunakan kartu dan kanal pembayaran bank yang berbeda (off us).


Untuk transaksi on us di merchant reguler, pendidikan, dan pom bensin (SPBU) MDR ditetapkan sebesar 0,15 persen dari nilai transaksi.


Sementara, untuk transaksi off us, BI menetapkan MDR sebesar 1 persen untuk transaksi di merchant reguler, 0,75 persen di merchant terkait pendidikan, dan 0,5 persen di merchant SPBU.

Untuk transaksi debit yang dilakukan dalam rangka penyaluran bantuan non tunai pemerintah, MDR ditetapkan sebesar nol persen baik untuk transaksi on us maupun non tunai.

Kemudian, BI juga mengatur penerimaan MDR dari transaksi on us seluruhnya menjadi pendapatan pihak yang mengelola transaksi (acquirer).

Sementara, penerimaan MDR off us didistribusikan ke lima pihak. Terbesar kepada acquirer sebesar 39 persen dari penerimaan MDR. Kedua, bank penerbit (issuer) yang mendapat 37 persen dari MDR.

Selanjutnya, untuk lembaga switching, service dan standar masing-masing mendapat 18 persen, 4 persen dan 2 persen fee dari MDR.

Direktur Eksekutif Pusat Program Transformasi BI (PPTBI ) Onny Widjanarko mengungkapkan kebijakan ini bertujuan untuk mendorong pembayaran secara non-tunai. Pasalnya, dengan biaya layanan yang lebih murah merchant mendapatkan insentif untuk menerima pembayaran non tunai.


Selama ini, lanjut Onny, MDR di Indonesia rata-rata di atas satu persen dari nilai transaksi. Bahkan, ada yang sampai 3 persen dari nilai transaksi. Artinya, jika harga suatu barang Rp1 juta rupiah, merchant hanya menerima kurang dari Rp990 ribu.

Padahal, MDR di negara-negara tetangga hanya berkisar 0,2 hingga 1 persen.

"Dengan skema harga demikian [PADG 19/10/PADG/2017], [rata-rata] MDR off us turunnya tajam dari sampai 2,2 persen menuju 1 persen. Sementara, untuk yang on us turun dari [rata-rata] 0,18 persen menjadi 0,15 persen," jelas Onny melalui pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, awal pekan ini.

Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan untuk melindungi konsumen mengingat dengan biaya yang murah merchant tidak perlu membebankan biaya transaksi kepada konsumen yang kerap diterjemahkan sebagai biaya surcharge.

Perbankan Ikut Aturan 

Direktur Utama PT Bank Central Asia Tbk mengungkapkan pihaknya bakal mengikuti ketentuan MDR yang ditetapkan oleh BI. Selama ini, untuk transaksi debit on us, perusahaan tidak membebankan MDR kepada merchant.

"Kami bisa nol persen karena tidak memakai platform dari Visa/Master, tetapi platform sendiri," ujar Jahja melalui pesan singkat.

Dengan terbitnya PADG 19/10/PADG/2017, perusahaan bakal menarik MDR sebesar 0,15 persen dari setiap transaksi debit on us di merchant.

Pemasukan yang diterima, lanjut Jahja, bakal mengkompensasi operasional bisnis uang elektronik yang belum menghasilkan untung. Sayangnya, Jahja tidak menyebutkan potensi penerimaan dari MDR tersebut.


Secara terpisah, direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Kartika Wirjoatmodjo mengingatkan, merchant bersedia membayar MDR karena merasakan manfaat dari transaksi nontunai. Dengan transaksi pembayaran non-tunai, merchant tidak perlu repot-repot untuk bolak-balik menyetorkan uang tunai ke bank.

Selain itu, dengan transaksi non-tunai, merchant juga tidak perlu menyiapkan banyak uang kembali serta bisa terhindar dari berbagai risiko, misalnya pencurian saat menyetorkan uang ke bank.

"MDR bukan sesuatu yang kami paksakan. Merchant bersedia dikenakan biaya karena merasakan benefit. Di luar negeri, MDR juga berlaku karena bagian dari efisiensi penanganan kas," ujar pria yang akrab disapa Tiko ini.