Faisal Basri Sebut Jokowi Belum Sejahterakan Petani
CNN Indonesia
Rabu, 27 Sep 2017 11:13 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Ekonom Universitas Indonesia, Faisal Basri menyatakan bahwa tiga tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla belum bisa memperbaiki kesejahteraan kepada petani.
Faisal menjelaskan, nilai tukar petani menurun dari 102,87 menjadi 101,60 selama tiga tahun pemerintahan Presiden Jokowi.
"Jadi tiga tahun Pak Jokowi berkuasa petani masih tidak sejahtera," ucap Faisal, Selasa (26/9).
Di antara sekian jenis petani, lanjut Faisal, petani tanaman pangan yang paling menurun kesejahteraannya. Ia mengatakan bahwa nilai tukar petani tanaman pangan kembali menurun dari 105,1 menjadi 98,3 pada bulan Agustus lalu.
Selain nilai tukar petani, Faisal menambahkan bahwa upah riil buruh tani pun mengalami penurunan selama masa pemerintahan Jokowi. Ia mengaku miris dengan situasi tersebut.
"Upah riil buruh tani turun sebesar 2,75 persen, dari Rp39.516 per hari jadi Rp37.408 per hari. Inilah nasib petani," tutur Faisal.
Menurut Faisal, saat ini petani masih menjadi pihak yang lemah dalam aspek perekonomian. Petani selalu menajadi pihak yang ditekan sehingga sulit untuk meningkatkan taraf hidupnya.
"Karena kalau panen, harganya jatuh. Kalau tidak panen, harganya tinggi, ditekan oleh Satgas Pangan. Jadi petani tidak boleh menikmati harga tinggi,"
Berangkat dari data-data tersebut, Faisal menilai sektor pertanian akan terus ditinggalkan oleh masyarakat di pedesaan. Mereka, kata Faisal, akan lebih memilih tinggal di perkotaan meski bekerja di sektor jasa low end.
"Jualan teh botol penghasilannya 2,5 kali dari di desa," ucap Faisal.
Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar optimistis Jokowi dapat meningkatkan kesejahteraan petani. Menurutnya, kebijakan yang sejauh ini diterapkan sudah berpihak kepada petani meski memang belum terlalu terasa dampaknya.
"Land reform misalnya, atau redistribusi aset ratusan ribu hektar yang akan dibagi," ucap orang yang biasa disapa Cak Imin itu.
Cak Imin juga senang dengan sikap Jokowi yang telah merespon pengajuan pembuatan Undang-undang Pertanahan untuk Reformasi Agraria. Dia menceritakan, DPR sudah 15 sampai 20 tahun mengajukan undang-undang tersebut namun baru direspon pada masa pemerintahan Jokowi.
"Ini membuat kami semakin I love you full sama Pak Jokowi," tutur Cak Imin.
Cak Imin mengatakan bakal terus mengawal kebijakan Jokowi yang berkaitan dengan sektor pertanian dan agraria. Dia tidak ingin kebijakan yang diterapkan menjadi salah sasaran.
"Kami harus kawal agar tidak diambil oleh oligarki ekonomi besar," Katanya.
Faisal menjelaskan, nilai tukar petani menurun dari 102,87 menjadi 101,60 selama tiga tahun pemerintahan Presiden Jokowi.
"Jadi tiga tahun Pak Jokowi berkuasa petani masih tidak sejahtera," ucap Faisal, Selasa (26/9).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain nilai tukar petani, Faisal menambahkan bahwa upah riil buruh tani pun mengalami penurunan selama masa pemerintahan Jokowi. Ia mengaku miris dengan situasi tersebut.
Menurut Faisal, saat ini petani masih menjadi pihak yang lemah dalam aspek perekonomian. Petani selalu menajadi pihak yang ditekan sehingga sulit untuk meningkatkan taraf hidupnya.
"Karena kalau panen, harganya jatuh. Kalau tidak panen, harganya tinggi, ditekan oleh Satgas Pangan. Jadi petani tidak boleh menikmati harga tinggi,"
Berangkat dari data-data tersebut, Faisal menilai sektor pertanian akan terus ditinggalkan oleh masyarakat di pedesaan. Mereka, kata Faisal, akan lebih memilih tinggal di perkotaan meski bekerja di sektor jasa low end.
"Jualan teh botol penghasilannya 2,5 kali dari di desa," ucap Faisal.
Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar optimistis Jokowi dapat meningkatkan kesejahteraan petani. Menurutnya, kebijakan yang sejauh ini diterapkan sudah berpihak kepada petani meski memang belum terlalu terasa dampaknya.
"Land reform misalnya, atau redistribusi aset ratusan ribu hektar yang akan dibagi," ucap orang yang biasa disapa Cak Imin itu.
Cak Imin juga senang dengan sikap Jokowi yang telah merespon pengajuan pembuatan Undang-undang Pertanahan untuk Reformasi Agraria. Dia menceritakan, DPR sudah 15 sampai 20 tahun mengajukan undang-undang tersebut namun baru direspon pada masa pemerintahan Jokowi.
"Ini membuat kami semakin I love you full sama Pak Jokowi," tutur Cak Imin.
Cak Imin mengatakan bakal terus mengawal kebijakan Jokowi yang berkaitan dengan sektor pertanian dan agraria. Dia tidak ingin kebijakan yang diterapkan menjadi salah sasaran.
"Kami harus kawal agar tidak diambil oleh oligarki ekonomi besar," Katanya.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK