Kementerian ESDM Tak Kerek Tarif Listrik Meski PLN 'Tongpes'

Jakarta, CNN Indonesia -- Risiko keuangan PT PLN (Persero) yang bisa memengaruhi kesehatan fiskal negara tidak membuat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta merta meninjau tarif listrik. Bahkan, tak ada niat pemerintah mengerek tarif listrik dalam waktu dekat.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Andy Noorsamman Sommeng mengungkapkan, pemerintah sudah menetapkan tarif listrik untuk tidak naik hingga akhir tahun nanti. Ini sesuai kebijakan pemerintah yang menginginkan tarif listrik harus efisien dan dijangkau masyarakat.

Tarif listrik Tegangan Rendah (TR) tercatat Rp1.467 per Kilowatt-Hour (KWh), Tegangan Menengah (TM) di angka Rp1.115 per KWh, dan Tegangan Rendah (TR) tercatat di angka Rp997 per KWh. Adapun, Biaya Pokok Penyediaan (BPP) pembangkitan PLN mencapai Rp1.283 per KWh atau naik tipis 1,42 persen dibanding posisi 2016 Rp1.265 per KWh.

Lihat juga: Surat Sri Mulyani ke Rini 'Ancam' Proyek Setrum Jokowi

“Sampai akhir tahun tidak ada kenaikan (tarif listrik),” ujarnya, Rabu (27/9)

Kementerian ESDM berharap PLN bisa melakukan efisiensi menyesuaikan tarif yang telah ditetapkan pemerintah. Meski demikian, ia tak mau mengurusi keuangan PLN karena itu urusan internal perseroan.

“Kan tarif listrik tidak naik. Artinya, PLN harus efisiensi ke belakang dari mulai pembangkit hingga transmisi. Kalau masalah finansialnya, kami tak melihat itu. Itu sudah kewenangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN),” jelas Andy.

Lihat juga: Sri Mulyani Usut Pembocor Surat Internal ke Jonan dan Rini

Selain itu, instansinya juga masih belum berencana untuk mengkaji ulang realisasi program 35 ribu Megawatt (MW). Adapun, menurutnya, secara administratif, program 35 ribu MW akan dirampungkan seluruhnya di 2019 mendatang.

Hingga Agustus 2017, jumlah pembangkit yang baru terealisasi dari program 35 ribu MW baru mencapai 773 MW, sedangkan pembangkit yang sudah masuk masa konstruksi dan kontrak yang belum terbangun masing-masing sebesar 15.266 MW dan 10.255 MW.

“Yang jelas, target 35 ribu MW akan tetap tercapai, mungkin secara administratif akan selesai semua di tahun 2019. Nanti, pembangunannya bisa mengikuti,” terang dia.

Lihat juga: Menko Luhut Pastikan Proyek Setrum 35 Ribu MW Molor

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, kondisi keuangan PT PLN (Persero) saat ini dianggap bisa membebani risiko fiskal pemerintah dalam rangka memenuhi target penyediaan listrik 35 ribu Megawatt (MW).

Sebab, PLN memiliki potensi gagal bayar atas pinjamannya, mengingat utang jatuh temponya pun kian menumpuk. Potensi ini juga disebabkan karena kinerja keuangan PLN tidak kunjung membaik, sedangkan tarif listrik pemerintah dipatok tidak berubah.

Makanya, ia meminta dilakukan penyesuaian target penyelesaian investasi PLN dengan mempertimbangkan ketidakmampuan PLN dalam memenuhi pendanaan investasi dari arus kas operasi, tingginya outlook debt maturity profile, serta kebijakan pemerintah terkait tarif, subsidi listrik, dan penyertaan modal negara (PMN).