Lima Jurus BI Dongkrak Ekonomi Jawa Barat

Bandung, CNN Indonesia -- Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) menyepakati lima kebijakan untuk mendongrak pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Provinsi Jawa Barat (Jabar). Jabar saat ini tercatat sebagai salah satu daerah penyumbang terbesar perekonomian nasional.

Gubernur BI Agus Martowardojo menjabarkan, kebijakan pertama, yakni mendorong percepatan pembangunan infrastruktur yang berpotensi menumbuhkan sumber ekonomi bagi Jabar. Mulai dari infrastruktur berupa jalan tol, kereta api, bandar udara, pelabuhan, bendungan, penyediaan air bersih, hingga sektor kelistrikan.

"Tapi pembangunan infrastruktur dan pengembangan sektor ekonomi potensial juga memerlukan adanya keselarasan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)," ujar Agus dalam konferensi pers hasil Rapat Koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah Bank Indonesia (Rakorpusda BI) di Hotel Intercontinental Dago Pakar, Rabu (27/9).

Adapun, percepatan infrastruktur tersebut dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan kabupaten dan kota, serta optimalisasi pemanfaatan dana desa untuk pembangunan infrastruktur dan sarana desa. Selain itu, percepatan pembangunan infrastruktur juga dapat dilakukan dengan mengembangkan dan memperdayakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan memperbaiki infrastruktur kunci lain yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah (pemda).

Kebijakan kedua, yakni mendorong sektor ekonomi potensial daerah sebagai sumber pertumbuhan baru yang disesuaikan dengan karakteristik daerah. Agus mencontohkan, wilayah Jawa Barat bagian utara dapat difokuskan pada sektor industri yang berdaya saing tinggi, padat karya, dan berorientasi ekspor. "Seperti industri otomotif dan alat transportasi, industri makanan-minuman, industri elektronik dan telematika, serta industri tekstil dan produk tekstil," kata Agus.

Sedangkan untuk Jabar bagian selatan, dapat difokuskan untuk mengoptimalisasi pengolahan hasil pertanian yang berdaya saing tinggi melalui industri berbasis pertanian, serta pengembangan sektor pariwisata, termasuk sektor maritim.

Agus juga menjelaskan kebijakan ketiga yang dapat dilakukan Jabar adalah mendorong berkembangnya sektor industri berdaya saing tinggi. Caranya, dengan meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pendidikan vokasi. Pemda Jabar antara lain dapat membangun politeknik dan akademi pendidikan di kawasan industri dan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), serta membangun kerja sama antar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan industri.

Lihat juga: 'Pemrotes' Biaya Top Up Uang Elektronik Bertambah

Mendorong sektor industri bersaya saing tinggi, menurut Agus, juga dapat dilakukan dengan meningkatkan skala ekonomi, kapasitas, dan produk Industri Kecil dan Menengah (IKM). Caranya, dengan meningkatkan penggunaan teknologi dan integrasi IKM ke perekonomian digital melalui pengembangan e-smart IKM ke seluruh sentra di seluruh Indonesia. "Ini melalui pendampingan yang memastikan adanya jaminan produk, keamanan, dan standar," terangnya.

Adapun tujuannya untuk IKM di sektor fesyen, industri kreatif, kerajinan, furniture, kosmetik, herbal, perhiasan, logam dan makanan-minuman. "Nanti, lebih lanjutnya, promosi IKM akan dioptimalkan melalui penggunaan perdagangan elektronik (e-commerce) dan didukung pusat logistik serta infrastruktur konektivitas," imbuh Agus.

Kebijakan Keempat, yakni mengembangkan sektor pertanian yang difokuskan pada upaya untuk meningkatkan nilai tambah hasil produk pertanian. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat kelembagaan petani melalui pengembangan corporate/cooperative farming sehingga memacu berkembangnya agroindustri-agrobisnis, termasuk pertanian organik yang lebih bernilai tambah.

Selain itu, Pemda juga perlu meningkatkan akses pembiayaan usaha pertanian antara lain melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada sektor primer yang didukung oleh asuransi pertanian dan peternakan, serta mempercepat program Sertifikasi Hak Atas Tanah (SHAT) bagi petani.

"Juga dengan cara melakukan intensifikasi pertanian, serta meningkatkan efisiensi distribusi logisitik, dan perbaikan tata niaga pangan," paparnya.

Lihat juga: Biaya Transaksi Kartu Debit Dipatok Maksimal 1 Persen

Adapun kebijakan kelima, yakni mengembangkan sektor pariwisata dengan strategi penguatan atraksi, akses, dan amenitas (3A). Caranya, melalui pengembangan destinasi unggulan pariwisata tematik, yakni wisata bahari, wisata sejarah, religi, dan tradisi-seni budaya, serta desa wisata. "Prioritas destinasi wisata yang dapat dikembangkan antara lain Pelabuhan Ratu dan Tanjung Lesung," tambahnya.

Bersamaan dengan itu, perlu turut diupayakan aksi promosi pariwisata yang terintegrasi dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi dan e-commerce.