Penyertaan Modal Negara ke KAI Rp2 Triliun Masih 'Menganggur'

Jakarta, CNN Indonesia -- Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) menemukan sejumlah permasalahan dalam pengelolaan investasi PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan anak perusahaannya. Salah satunya, yakni masih mengendapnya dana Penyertaan Modal Negara (PMN) pada BUMN tersebut senilai Rp2 triliun, yang sedianya digunakan untuk mendukung operasional angkutan jalur Trans Sumatera.

"Operasional angkutan jalur Trans Sumatra tidak berjalan sesuai dengan rencana awal dan PT KAI belum melakukan perubahan atas rencana penggunaannya, sehingga dana tersebut hanya mengendap di bank," tulis BPK dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2017, dikutip Selasa (3/10).

Selain masalah PMN, perencanaan kegiatan KAI yang tidak memadai juga ditemukan pada pembangunan jalur kereta api Bandara Soekarno-Hatta. Saat ini masih terdapat permasalahan pembebasan lahan dan penyelesaian pekerjaan pada proyek tersebut yang memerlukan waktu lebih dari satu tahun, padahal proyek ini dilaksanakan dengan sistem kontrak tahun tunggal. 

Lihat juga: Sambung Menyambung Indonesia Melalui Jaringan Rel KAI

Di samping itu, terdapat pemborosan senilai Rp2,2 miliar atas hasil studi kelayakan pembangunan KA Bandara melalui pusat pemerintahan kota Tanggerang yang tidak digunakan karena adanya peolakan perizinan dari pemerintah kota Tanggerang. Dengan demikian, dilakukan studi kelayakan baru untuk pembangunan jalur KA yang berdampingan dengan jalan tol JORR 2.