OJK Lempar Tanggung Jawab Talk Fusion ke BKPM
CNN Indonesia
Selasa, 03 Okt 2017 14:55 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberi sinyal akan melimpahkan tanggung jawab atas kasus penipuan perusahaan penyelenggara perdagangan elektronik (e-commerce) PT Talk Fusion Indonesia kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Pasalnya, OJK telah menghentikan izin operasi Talk Fusion sejak Februari 2017 lalu. Namun, Talk Fusion tetap beroperasi lantaran mendapat Izin Prinsip Nomor 1399/1/IP/PMA/2017 sejak 7 April 2017 dari BKPM.
"Nanti Satgas (Waspada Investasi) yang lihat. Kalau ada izin dari instansi yang berikan, itu dikembalikan ke instansi tersebut," ujar Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Nurhaida, Selasa (3/10).
Namun, bila izin dari BKPM tersebut tak valid, Nurhaida bilang, penanganan Talk Fusion akan dilimpahkan ke pihak Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
"Kalau tidak ada yang berikan izin, nanti bisa fraud. Fraud ini bisa mengindikasikan ke penipuan dan yang tindak lanjuti kepolisian," jelasnya.
Kendati begitu, Nurhaida menuturkan, Satgas Waspada Investasi OJK masih terus menelusuri operasi dan penipuan yang dilakukan Talk Fusion.
"Nanti dilihat oleh satgas apakah sudah bisa ditelaah dan diteliti untuk pihak-pihak yang berikan izin tersebut," pungkasnya.
Sebelumnya, OJK telah menghentikan operasi Talk Fusion. Namun CEO Talk Fusion Bob Reina kekeh mengatakan, perusahaan yang berdomisili di Kota Surabaya itu telah resmi berbadan hukum, terdaftar dan disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
"Regulator sangat membantu dengan memberikan arahan kepada kami dalam upaya memenuhi persyaratan hukum di Indonesia. Kemajuan yang kami capai tentunya tak mungkin terjadi tanpa kerja sama yang baik," papar Reina.
Namun belakangan, banyak nasabah Talk Fusion yang merasa tertipu dengan iming-iming bonus menggiurkan. Tak tinggal diam, beberapa nasabah yang menjadi korban Talk Fusion pun mengirimkan surat ke OJK hingga Presiden Joko Widodo untuk menuntaskan kasus ini.
Talk Fusion merupakan bagian dari Talk Fusion Inc, perusahaan e-commerce global yang berbasis di Amerika Serikat (AS). Perusahaan ini menyediakan layanan komunikasi video kepada para penggunanya melalui perwakilan independen di hampir 140 negara di dunia.
Pasalnya, OJK telah menghentikan izin operasi Talk Fusion sejak Februari 2017 lalu. Namun, Talk Fusion tetap beroperasi lantaran mendapat Izin Prinsip Nomor 1399/1/IP/PMA/2017 sejak 7 April 2017 dari BKPM.
"Nanti Satgas (Waspada Investasi) yang lihat. Kalau ada izin dari instansi yang berikan, itu dikembalikan ke instansi tersebut," ujar Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Nurhaida, Selasa (3/10).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun, bila izin dari BKPM tersebut tak valid, Nurhaida bilang, penanganan Talk Fusion akan dilimpahkan ke pihak Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
"Kalau tidak ada yang berikan izin, nanti bisa fraud. Fraud ini bisa mengindikasikan ke penipuan dan yang tindak lanjuti kepolisian," jelasnya.
"Nanti dilihat oleh satgas apakah sudah bisa ditelaah dan diteliti untuk pihak-pihak yang berikan izin tersebut," pungkasnya.
Sebelumnya, OJK telah menghentikan operasi Talk Fusion. Namun CEO Talk Fusion Bob Reina kekeh mengatakan, perusahaan yang berdomisili di Kota Surabaya itu telah resmi berbadan hukum, terdaftar dan disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
"Regulator sangat membantu dengan memberikan arahan kepada kami dalam upaya memenuhi persyaratan hukum di Indonesia. Kemajuan yang kami capai tentunya tak mungkin terjadi tanpa kerja sama yang baik," papar Reina.
Namun belakangan, banyak nasabah Talk Fusion yang merasa tertipu dengan iming-iming bonus menggiurkan. Tak tinggal diam, beberapa nasabah yang menjadi korban Talk Fusion pun mengirimkan surat ke OJK hingga Presiden Joko Widodo untuk menuntaskan kasus ini.
Talk Fusion merupakan bagian dari Talk Fusion Inc, perusahaan e-commerce global yang berbasis di Amerika Serikat (AS). Perusahaan ini menyediakan layanan komunikasi video kepada para penggunanya melalui perwakilan independen di hampir 140 negara di dunia.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK