Jokowi Diminta Prioritaskan Bangun Jalan Gratis
CNN Indonesia
Jumat, 06 Okt 2017 05:25 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta lebih memprioritaskan pembangunan jalan umum atau gratis dibandingkan jalan tol. Pasalnya, sudah menjadi kewajiban negara untuk membangun jalan.
Direktur Manajer Political Economy dan Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan menilai lebih banyaknya pembangunan jalan tol di berbagai daerah tak selalu bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Untuk itu, ia pun meminta pemerintah untuk lebih memprioritaskan pembangunan jalan gratis, dibanding jalan tol.
"Negara harusnya menyiapkan jalan. Kenapa harus jalan tol? Jalan tol adalah jalan berbayar. Tidak ada yang tidak berbayar," ujar Anthony di Jakarta, Kamis (5/10).
Anthony mengaku, beberapa wilayah memang membutuhkan akses jalan tol guna mempercepat distribusi barang antardaerah. Namun, ia mengkritik rencana pembangunan jalan tol Jakarta-Surabaya. Pemerintah menurut dia, sebaiknya membangun jalan umum guna menghubungkan Jakarta-Surabaya.
Ia menilai, sejak runtuhnya orde baru, tidak sedikit kebijakan pemerintah yang dipengaruhi oleh kepentingan korporasi akibat banyaknya politisi yang berasal dari kalangan pengusaha.
Hal ini berbeda dengan pada masa orde baru yang tidak memberi ruang begitu luas kepada pengusaha di arena politik.
"Korporatokrasi ini mempengaruhi kebijakan di eksekutif mempengaruhi legislatif dalam hal pembuatan undang-undang dan juga sampai ke yudikatif," kata Anthony.
Namun, Anthony mengaku, sulit untuk melunturkan pengaruh korporasi terhadap kewenangan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Selain karena telah berjalan cukup lama, partai politik juga membutuhkan dana yang besar untuk menjalankan fungsinya.
"Memerlukan waktu yang panjang karena sekarang sudah berakar," ungkapnya.
Direktur Manajer Political Economy dan Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan menilai lebih banyaknya pembangunan jalan tol di berbagai daerah tak selalu bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Untuk itu, ia pun meminta pemerintah untuk lebih memprioritaskan pembangunan jalan gratis, dibanding jalan tol.
"Negara harusnya menyiapkan jalan. Kenapa harus jalan tol? Jalan tol adalah jalan berbayar. Tidak ada yang tidak berbayar," ujar Anthony di Jakarta, Kamis (5/10).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menilai, sejak runtuhnya orde baru, tidak sedikit kebijakan pemerintah yang dipengaruhi oleh kepentingan korporasi akibat banyaknya politisi yang berasal dari kalangan pengusaha.
Hal ini berbeda dengan pada masa orde baru yang tidak memberi ruang begitu luas kepada pengusaha di arena politik.
Namun, Anthony mengaku, sulit untuk melunturkan pengaruh korporasi terhadap kewenangan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Selain karena telah berjalan cukup lama, partai politik juga membutuhkan dana yang besar untuk menjalankan fungsinya.
"Memerlukan waktu yang panjang karena sekarang sudah berakar," ungkapnya.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK